GIANYAR, jarrakposbali.com – Arah perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar. Berbagai catatan dan pertanyaan fraksi dijawab langsung Bupati Gianyar I Made Mahayastra dengan penjelasan mengenai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Rabu (9/9). Pemerintah Kabupaten Gianyar menegaskan bahwa perubahan anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat serta program pembangunan yang memiliki dampak nyata.
“Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
Salah satu perhatian utama menyangkut layanan kesehatan masyarakat. Menanggapi PU Fraksi PDI Perjuangan mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Pemerintah Pusat akibat perubahan tingkat kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Mahayastra menjelaskan langkah verifikasi dan penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Untuk peserta yang dinonaktifkan pada Januari 2026, verifikasi dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara terhadap peserta yang dinonaktifkan pada Agustus 2026, pemerintah melakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah.
Pemkab Gianyar juga telah berkoordinasi dengan 13 Puskesmas dan dua rumah sakit di wilayah Gianyar. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif tetap memperoleh akses layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan pemerintah.
“Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping PKH. Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelas Mahayastra.
Program Bantuan Kesehatan (BK) juga tetap menjadi instrumen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional.
Mahayastra menegaskan pelaksanaan program tersebut dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Transparansi, akuntabilitas, ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah menjadi dasar dalam pelaksanaannya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga memastikan keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat Gianyar. Menjawab PU Fraksi Partai Golkar, Bupati menyampaikan bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi peserta Beasiswa Gianyar telah dilakukan melalui rekening masing-masing penerima setiap semester.
Program satu keluarga satu sarjana menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan pendidikan juga mencakup jenjang TK, SD, SMP, peserta didik inklusi, pendidikan kesetaraan hingga beasiswa S1/D4.
Dari sisi pembangunan fisik, perubahan APBD 2026 juga menempatkan infrastruktur sebagai salah satu sektor penting. Belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi dialokasikan sebesar Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen. Khusus irigasi pertanian dialokasikan Rp10,773 miliar lebih.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Mahayastra memastikan pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran serta pengelolaan pascapembangunan.
Progres sejumlah proyek strategis turut disampaikan dalam rapat tersebut. Penataan Lahan GOR Gianyar saat ini mencapai 39,588 persen. Pembangunan Sarana Penunjang GOR Gianyar mencapai 20,753 persen, sedangkan pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar bagian struktur mencapai 28,379 persen.
Pembangunan Puspem Gianyar juga disebut tetap berjalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan dan kepastian penyelesaian.
“Pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran serta perencanaan pengelolaan pascapembangunan.”
Sementara itu, terkait penurunan penerimaan retribusi daerah, Mahayastra menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan perubahan penganggaran. Pada APBD Induk 2026 sebelumnya dianggarkan pada pos Retribusi Daerah, kemudian pada APBD Perubahan 2026 dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Pada sektor ekonomi, Pemkab Gianyar mengarahkan dukungan kepada UMKM dan pertanian melalui bantuan modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan serta fasilitasi akses pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing yang terintegrasi.
Sektor kesehatan diperkuat melalui layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan perluasan program kesehatan preventif dengan dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus. Di bidang pendidikan, peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui kerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah perdesaan dan terpencil juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menyatakan pembangunan diarahkan dengan memperhatikan kualitas, keberlanjutan, serta prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan.
Jawaban Bupati Gianyar atas pandangan fraksi-fraksi tersebut memperlihatkan arah perubahan APBD 2026 yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat hingga pembangunan jangka panjang. Kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari agenda pemerintah daerah.
Mahayastra menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Ke depan, sektor UMKM, perlindungan sosial, seni budaya, lingkungan hidup dan reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Gianyar.
“Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkasnya.(JpBali).
