NUSA DUA, jarrakposbali.com – Perubahan iklim kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Bali. Di tengah tekanan terhadap lingkungan, Bali mulai menata kekuatan alam, budaya, dan kebijakan menjadi fondasi untuk membangun ekonomi hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026). Melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”, Koster menempatkan aksi iklim sebagai bagian dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Bagi Bali, menjaga lingkungan memiliki hubungan erat dengan cara masyarakat memandang kehidupan. Alam, manusia, dan kebudayaan ditempatkan dalam satu kesatuan yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan.
Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Nilai tersebut diarahkan untuk menghadirkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.
“Aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.”
Kekuatan itu kini mulai terlihat dalam berbagai aset lingkungan yang dimiliki Bali. Energi terbarukan, ekosistem mangrove, padang lamun, pertanian organik, hingga kawasan hutan menjadi bagian dari modal ekologis yang dapat dikembangkan dalam ekonomi hijau.
Di sektor energi, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi karbon juga terbuka dari wilayah pesisir. Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun.
“Berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.”
Peluang serupa terdapat di sektor pertanian dan kehutanan. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Potensi tersebut dapat diarahkan untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Sementara itu, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Di dalamnya terdapat sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat kemampuan ekosistem menyerap karbon.
Dari berbagai potensi itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga ruang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan secara bankable. Ketiganya mencakup blue carbon, solar energy, dan agricultural carbon.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”
Salah satu peluang yang mulai disiapkan adalah pengembangan PLTS skala besar. Bali membuka target tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700 sampai 1.200 MWp.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit. Dalam prosesnya, Bali membutuhkan dukungan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
Koster menegaskan, kolaborasi tersebut tetap harus berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Kepastian tata kelola menjadi penting agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.
“Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.”
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal melihat Bali memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan ekosistem karbon dan biodiversitas. Alam, budaya, kebijakan, serta masyarakat menjadi kekuatan yang dapat dipertemukan dalam pengembangan proyek yang memiliki nilai lingkungan sekaligus ekonomi.
Rob menyebut potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel.”
Pada akhirnya, langkah Bali dalam aksi iklim diarahkan untuk membangun ruang baru bagi lingkungan dan ekonomi secara bersamaan. Nangun Sat Kerthi Loka Bali ditempatkan sebagai pijakan untuk menjaga alam, memperkuat budaya, membuka peluang ekonomi hijau, dan membawa Bali menuju pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global.(JpBali).
