MANGUPURA, jarrakposbali.com – Anggaran pembangunan Kabupaten Badung memasuki fase penting. Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, belanja daerah dipasang hingga sekitar Rp13 triliun dengan porsi belanja infrastruktur mencapai 59,23 persen.
Besarnya alokasi tersebut mendapat dukungan DPRD Badung. Porsi infrastruktur dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas fasilitas, terutama untuk menunjang sektor pariwisata sekaligus menjawab persoalan kemacetan yang selama ini menjadi salah satu tantangan Badung.
Namun, di balik besarnya anggaran pembangunan tersebut, DPRD Badung menitipkan satu pesan penting. Pengelolaan anggaran harus tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Masa Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9/2026).
Rapat yang turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekda Badung, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran perusahaan daerah serta anggota DPRD Badung tersebut membahas penyampaian penjelasan Bupati Badung atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
“Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai kesepakatan bersama, belanja itu dipasang sampai angka Rp13 triliun. Kemudian yang menarik adalah belanja infrastrukturnya sampai menyentuh angka 59,23 persen.”
Angka tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan besarnya ruang fiskal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Bagi Badung, pembangunan fasilitas publik memiliki kaitan erat dengan kebutuhan daerah sebagai salah satu pusat pariwisata utama di Bali.
Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu memperkuat kualitas kawasan, mendukung aktivitas ekonomi, sekaligus membantu pemerintah menangani persoalan lalu lintas yang semakin membutuhkan perhatian.
Karena itu, DPRD Badung melihat arah kebijakan tersebut sebagai langkah yang patut didukung. Meski demikian, besarnya porsi pembangunan tetap perlu berjalan dalam pengawasan agar kebutuhan lain yang bersifat wajib tetap mendapatkan ruang anggaran yang memadai.
“Itu sangat tinggi dan tentu tanggapan kami di dewan, langkah-langkah ini tentu sudah dipikirkan sebelumnya, terutama adalah langkah-langkah tentang bagaimana menciptakan kualitas fasilitas untuk pariwisata di Badung. Nah, terutama mengatasi yang namanya kemacetan. Tentu kami mendukung langkah-langkah ini.”
Anom Gumanti kemudian mengingatkan Pemerintah Kabupaten Badung agar tidak kehilangan keseimbangan dalam mengelola struktur belanja. Pembangunan infrastruktur perlu berjalan bersama pemenuhan belanja mandatori dan kebutuhan rutin pemerintahan.
Menurutnya, biaya yang berkaitan dengan operasional kantor, gedung dan kebutuhan pemerintahan lainnya tetap harus diperhitungkan secara matang. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Kami memberikan saran kepada Bupati Badung beserta seluruh perangkatnya agar tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Karena belanja infrastruktur terlalu tinggi, jangan sampai mengurangi dari biaya-biaya mandatori.”
DPRD Badung pada akhirnya menempatkan angka 59,23 persen sebagai bagian dari strategi pembangunan yang perlu dikawal bersama. Infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting untuk mendukung wajah Badung sebagai daerah pariwisata, namun setiap rupiah anggaran tetap harus dikelola secara terukur.
Pesan DPRD sederhana. Pembangunan harus terus bergerak, sementara belanja mandatori, pelayanan pemerintahan dan kebutuhan operasional tetap berjalan dengan baik. Di situlah kehati-hatian dalam mengelola perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah.(JpBali).
