BADUNG, jarrakposbali.com – Di balik geliat pariwisata yang selama ini menjadi wajah utama perekonomian Bali, ada kekuatan ekonomi rakyat yang terus bergerak, tumbuh, dan bertahan di tengah perubahan zaman. Mereka adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang bukan hanya menghidupi keluarga, tetapi juga menjaga denyut ekonomi lokal dan merawat identitas budaya Bali.
Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemudahan akses permodalan. Bagi banyak pelaku UMKM, keterbatasan pembiayaan masih menjadi tembok penghalang untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, hingga menembus pasar yang lebih luas.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Grand Ballroom The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Di hadapan para pemangku kepentingan nasional dan internasional, Koster menegaskan bahwa memperkuat akses pembiayaan UMKM bukan sekadar membuka pintu kredit, melainkan membangun fondasi ekonomi Bali yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
Forum internasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dunia usaha, dan mitra internasional dalam merumuskan masa depan pembiayaan produktif.
Bagi Bali, momentum ini memiliki arti penting. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkokoh struktur ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
Koster mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap pertemuan ini mampu melahirkan gagasan inovatif dan kerja sama konkret untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya di Bali.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengembangan UMKM di Bali tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan angka ekonomi. Lebih dari itu, UMKM merupakan bagian penting dari pembangunan yang berpijak pada kekuatan masyarakat, budaya, dan potensi lokal.
Koster memaparkan, sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum telah menunjukkan capaian di atas rata-rata nasional. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pemangku kepentingan berpuas diri.
Pembangunan, menurutnya, harus terus diperkuat melalui perencanaan yang akurat, terukur, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
Arah pembangunan Bali pun harus selaras dengan RPJMN 2025–2029, yang mengusung visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita.
Memasuki 2027, Pemerintah Provinsi Bali mulai mengarahkan langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
Koster menegaskan, transformasi ekonomi menjadi agenda penting agar Bali memiliki struktur perekonomian yang lebih beragam, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Empat langkah strategis disiapkan, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, hingga pariwisata budaya dan wellness tourism.
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan tidak hanya menarik investasi, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk tumbuh sebagai bagian dari rantai ekonomi yang semakin kuat.
Koster menilai, kemudahan akses pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu kunci agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.
Karena itu, optimalisasi kredit program pemerintah harus dibarengi kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha.
Dukungan pembiayaan tidak boleh berhenti pada penyaluran kredit, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen memperkuat pembiayaan UMKM juga mendapat penegasan dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman.
Maman menyampaikan, pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional, guna membangun kepercayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Ia menekankan bahwa peningkatan pembiayaan harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Akses yang semakin luas harus diimbangi penyaluran yang tepat sasaran agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam paparannya, Maman menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas sekitar Rp300 triliun untuk KUR dan Rp1.200 triliun untuk kredit non-KUR.
Hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen. Angka ini menunjukkan arah kebijakan pembiayaan yang semakin mendorong kegiatan usaha produktif.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa forum internasional ini dirancang untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional.
Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor strategis, mulai dari pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, hingga pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga memaparkan, hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat mencapai 4,27 juta debitur.
Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Bagi Bali, penguatan pembiayaan UMKM bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tumbuh bersama kemajuan daerah.
Di tengah tantangan global dan kebutuhan transformasi ekonomi menuju 2027, akses permodalan yang inklusif menjadi salah satu jembatan penting bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas kapasitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.
Forum internasional ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi titik awal lahirnya kolaborasi nyata yang mampu menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.
Sebab, ketika UMKM memperoleh ruang untuk tumbuh, yang bergerak bukan hanya usaha dan keuntungan. Ada kehidupan masyarakat yang semakin kuat, lapangan kerja yang semakin terbuka, serta fondasi ekonomi Bali yang semakin kokoh.
Dari usaha kecil yang tumbuh di tengah masyarakat, masa depan ekonomi Bali yang tangguh dan berkeadilan sedang dibangun.(JpBali).
