BADUNG, jarrakposbali.com – Kebutuhan aparatur yang belum terpenuhi, kondisi sarana operasional yang memprihatinkan, hingga tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) lebih dari Rp800 miliar menjadi sorotan serius Komisi I DPRD Kabupaten Badung dalam rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2026 sekaligus koordinasi dan perencanaan program tahun 2027.
Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., serta dihadiri anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, Tommy Martana, dan sejumlah anggota lainnya.
Dari pihak eksekutif, hadir jajaran kepala OPD, meliputi BKPSDM, DPMPTSP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung.
Kekurangan 6.000 Pegawai, Pelayanan Publik Perlu Diperkuat
Dalam evaluasi tersebut, I Gusti Lanang Umbara menyoroti persoalan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
Menurutnya, kebutuhan ideal pegawai di Badung diperkirakan mencapai 22.000 orang. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga aparatur.
“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” ungkap Lanang Umbara.
Politisi asal Petang tersebut menjelaskan, kekurangan tenaga pegawai terjadi di berbagai sektor pelayanan, mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian karena kecukupan tenaga aparatur memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I DPRD Badung pun meminta BKPSDM agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi.
Lanang Umbara bahkan menegaskan kesiapan Komisi I untuk memberikan pendampingan apabila diperlukan dalam memperjuangkan kebutuhan tenaga aparatur Kabupaten Badung.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terbuka untuk membahas berbagai skema pengangkatan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Kendaraan Operasional Satpol PP Memprihatinkan
Selain persoalan SDM, Komisi I DPRD Badung turut menyoroti kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah, khususnya kendaraan operasional Satpol PP yang dinilai sudah tidak layak digunakan secara optimal.
Dalam rapat tersebut terungkap, sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan disebut telah dilakukan sejak 2023, namun hingga kini belum terealisasi.
Lanang Umbara menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat kendaraan operasional merupakan fasilitas penting dalam mendukung tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ia menduga belum terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran dan skala prioritas belanja daerah.
Meski demikian, Komisi I DPRD Badung akan menelusuri lebih lanjut penyebab tertundanya pemenuhan kebutuhan sarana operasional tersebut.
“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.
Tunggakan PHR Lebih dari Rp800 Miliar Jadi Sorotan
Isu krusial lainnya yang menjadi pembahasan mendalam dalam rapat kerja tersebut adalah tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang disebut telah mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Lanang Umbara menegaskan, PHR merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki hakikat sebagai uang pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung. Pajak tersebut dipungut dari aktivitas usaha hotel dan restoran yang menerima pembayaran dari wisatawan.
Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai tanggung jawab pengusaha dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada pemerintah daerah.
“Yang namanya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” pungkasnya.
Besarnya tunggakan PHR tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga optimalisasi pendapatan daerah. Sebab, penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan fasilitas publik, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Catatan Raker Akan Ditindaklanjuti
Lanang Umbara menegaskan, berbagai persoalan yang muncul dalam rapat kerja bersama lima OPD tersebut akan diinventarisasi untuk dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Evaluasi terhadap kebutuhan SDM, kelayakan sarana operasional, serta optimalisasi penerimaan daerah diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun 2027.
Komisi I DPRD Badung berharap seluruh catatan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah terkait, sehingga kebutuhan aparatur dan fasilitas operasional dapat terpenuhi secara bertahap.
Dengan besarnya tuntutan pelayanan publik di Kabupaten Badung, dukungan tenaga aparatur yang memadai, sarana operasional yang layak, serta pengelolaan pendapatan daerah yang optimal menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.(JpBali).
