DENPASAR, jarrakposbali.com – Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Denpasar. Di tengah potensi cuaca ekstrem dan berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, kekuatan personel dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 yang dipimpin langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11) pagi.
Sebanyak 500 personel gabungan dari berbagai unsur diterjunkan dalam apel tersebut. Mulai dari TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana hingga instansi terkait lainnya.
Keterlibatan ratusan personel ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan menghadapi situasi darurat. Setiap unsur memiliki peran strategis dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, penyelamatan, pengamanan wilayah, pelayanan kesehatan hingga pemulihan kondisi masyarakat.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinergi antarlembaga agar penanganan bencana dapat berjalan cepat, terkoordinasi dan efektif.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.
Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebencanaan, terutama bencana berkaitan dengan perubahan unsur cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat dan terpadu.
Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara mengatakan apel kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya,” ujar Jaya Negara.
Dalam kesempatan ini, ia menekankan untuk memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Pastikan sistem peringatan dini atau early warning system berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.
“Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional,” ujarnya.
Ditegaskan Jaya Negara, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.
Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
“Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas,” tegasnya.
Selanjutnya, Wali Kota Jaya Negara juga menyampaikan pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir juga perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya mengimbau, seluruh aparat terkait kewilayahan jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus mengetahui kondisi wilayahnya, memahami potensi risikonya, dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat.
“Pastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan, serta identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara. Pastikan pula posko kesiapsiagaan di masing-masing desa dan kelurahan dapat diaktifkan dengan baik, serta optimalkan keberadaan Tim Reaksi Cepat, Tagana, dan unsur relawan di masing-masing wilayah. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.(JpBali).
