BADUNG, jarrakposbali.com – Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Badung kembali menjadi perhatian serius legislatif. Di balik aktivitas ekonomi yang setiap hari menggerakkan kehidupan masyarakat, kinerja Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dituntut semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Persoalan pengelolaan pasar, efektivitas program kerja, hingga akuntabilitas perusahaan daerah menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian. Komisi III DPRD Kabupaten Badung pun mengambil langkah evaluatif melalui rapat kerja bersama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, Kamis (5/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan. Sejumlah anggota Komisi III turut hadir, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk menelaah program kerja Perumda sekaligus mendorong pengelolaan pasar yang lebih tertib, terbuka, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai badan usaha milik daerah, Perumda memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan serta mendukung perekonomian Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas Direksi Perumda dalam mengelola perusahaan, khususnya terkait kondisi keuangan, kinerja pasar, kepegawaian serta pencapaian target keuntungan. DPRD juga mempertanyakan perkembangan MoU dengan Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan tahun 2027, rincian biaya master plan digitalisasi pasar sekitar Rp100 juta serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.
Selain itu, Komisi III meminta penjelasan mengenai kondisi pasar yang mengalami keuntungan maupun kerugian beserta langkah penanganannya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pasar Kuta yang masih mengalami kebocoran, becek dan kondisi lingkungan yang kurang tertata. DPRD menilai pembenahan perlu segera dilakukan mengingat Pasar Kuta berada di kawasan pariwisata internasional.
Dalam aspek kepegawaian, DPRD turut menyoroti kesesuaian gaji pegawai dengan UMK serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi terhadap pegawai juga dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja dan produktivitas.
Komisi III juga meminta keterbukaan terkait LHP BPK tahun sebelumnya, kejelasan penagihan piutang, keseimbangan utang dan biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba perusahaan. Bahkan, pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian, seperti Pasar Tenten, diusulkan untuk dipertimbangkan agar dapat dikelola oleh desa adat setempat.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Badung menegaskan pentingnya pengelolaan Perumda secara profesional, transparan dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta keuntungan perusahaan. Direksi diharapkan dapat menunjukkan langkah konkret dalam menyehatkan perusahaan sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung.(JpBali).
