BANGLI, jarrakposbali.com – Pemerintah Kabupaten Bangli mulai mengubah cara kerja pemerintahannya. Bukan lagi berlomba membuat aplikasi sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan teknologi benar-benar terhubung, terkendali, aman, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah itu ditandai dengan peluncuran enam inovasi strategis lintas sektor, yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI, Kamis (17/9/2026), di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli.
Enam inovasi tersebut menyasar jantung tata kelola pemerintahan, mulai dari pengendalian transformasi digital, parlemen modern, retribusi pariwisata, efisiensi birokrasi, ketertiban umum, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Langkah Bangli ini menjadi penanda bahwa transformasi digital tidak lagi berhenti pada layar komputer, aplikasi, atau digitalisasi dokumen. Teknologi mulai ditempatkan sebagai instrumen untuk mengubah cara pemerintah mengambil keputusan, mengendalikan anggaran, memberikan pelayanan, sekaligus mengamankan potensi pendapatan daerah.
Data menunjukkan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli terus bergerak naik. Dari 2,48 pada 2023, meningkat menjadi 2,71 pada 2024 dan mencapai 2,79 pada 2025 atau sekitar 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Namun, capaian tersebut juga memperlihatkan pekerjaan rumah. Nilai Manajemen SPBE masih berada pada angka 1,09 dan Audit TIK 1,00. Artinya, pertumbuhan layanan digital harus diikuti dengan penguatan pengendalian, integrasi, keamanan dan tata kelola.
Di titik inilah CITA GOV dirancang sebagai “rumah besar” pengendalian digital daerah. Sistem ini tidak sekadar menambah aplikasi, tetapi menjadi lapisan kendali yang memastikan setiap pengembangan layanan digital OPD memiliki arsitektur, kelayakan, keamanan siber dan analisis risiko yang jelas.
CITA GOV juga menyediakan Single Management View bagi Bupati dan Sekda melalui dashboard manajerial serta Digital Health Score. Bahkan, implementasinya diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi belanja TIK hingga Rp1,175 miliar per tahun melalui penghapusan aplikasi yang tumpang tindih, efisiensi waktu kerja dan mitigasi risiko siber.
Transformasi juga menyentuh lembaga legislatif. Melalui PENGLIPURAN BANGLI, Sekretariat DPRD mendorong parlemen menuju konsep Green Assembly dan Paperless Meeting.
Tiga instrumen menjadi penggeraknya, yakni e-Aspirasi, e-Sidang dan e-Risalah AI. Aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran dewan diarahkan lebih transparan dan terintegrasi, proses persidangan didigitalisasi, sementara pembuatan risalah dibantu teknologi kecerdasan buatan.
Di sektor pariwisata, tantangannya berbeda. Bukan sekadar pelayanan digital, tetapi bagaimana memastikan setiap transaksi wisata tercatat dan memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Melalui SINTESIS DTW BANGLI, Pemkab Bangli menggabungkan regulasi, teknologi dan kemitraan dengan Desa Adat. Sistem pembayaran menggunakan gateway IoT/QRIS dengan pola hybrid online-offline dirancang untuk menjawab persoalan jaringan sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi.
Inovasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan PAD sektor pariwisata hingga 13 persen, dengan pola kemitraan yang melibatkan Pemkab, Desa Adat dan BPD Bali.
Sementara itu, INTEGRA-III menyasar ruang yang sering luput dari sorotan, yakni efisiensi kerja internal birokrasi. Melalui konsep Shared Service Center berbasis SI-BULAN, berbagai kebutuhan logistik, penganggaran, sarana prasarana hingga e-Katalog Lokal diarahkan berada dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.
Targetnya tidak kecil: memangkas biaya operasional birokrasi hingga minimal 20 persen pada 2028.
Pada sisi ketertiban umum, Bangli juga mencoba mengubah pola kerja Satpol PP. Melalui SI TAMPAN JAS BERDASI, penanganan ketertiban tidak lagi semata menunggu persoalan muncul.
Pendekatannya diarahkan menjadi lebih preventif dan antisipatif melalui jejaring lintas sektor. Satpol PP diposisikan sebagai hub yang mengintegrasikan satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi dan satu tindak lanjut.
Menariknya, sistem ini juga memasukkan kekuatan lokal ke dalam mekanisme kedinasan. Bendesa Adat dan Pacalang ditempatkan sebagai bagian dari jejaring pelaporan ketertiban umum secara real-time.
Sementara pada sektor fiskal, GENCAR BANGLI menjadi senjata untuk memperluas basis pajak daerah. Data perizinan usaha tidak lagi berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dimanfaatkan untuk menemukan potensi wajib pajak yang selama ini belum tergarap optimal.
Data perizinan disinkronkan, dilakukan matching, verifikasi dan validasi, kemudian dapat dilanjutkan dengan penerbitan NPWPD secara jabatan serta monitoring kepatuhan.
Potensi yang dibidik cukup besar. Untuk PBJT makanan dan minuman mencapai sekitar Rp15,92 miliar, sedangkan sektor perhotelan diproyeksikan mencapai Rp5,54 miliar.
Dengan demikian, enam inovasi tersebut tidak berdiri sendiri. Masing-masing menyasar titik berbeda, tetapi memiliki satu benang merah: data harus terhubung, keputusan harus berbasis informasi, dan digitalisasi harus menghasilkan dampak.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” ujar I Nyoman Murditha, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli.
Peluncuran enam inovasi ini sekaligus menunjukkan bahwa perjalanan digitalisasi Bangli memasuki babak baru. Ukurannya bukan lagi sekadar berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan dengan lebih cepat, transparan dan efisien.
Dari ruang rapat DPRD, loket destinasi wisata, meja birokrasi, sistem ketertiban umum hingga meja pengelolaan pajak daerah, semuanya diarahkan masuk ke dalam ekosistem yang lebih terintegrasi.
Bangli sedang mencoba melakukan lompatan: dari digitalisasi yang terpisah-pisah menuju tata kelola digital yang terhubung, dari sekadar aplikasi menuju impact, dan dari bekerja berdasarkan asumsi menuju keputusan berbasis data.
Jika konsisten dijalankan, transformasi ini bukan hanya tentang pemerintah yang semakin digital, tetapi tentang pemerintahan yang semakin mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bangli.(JpBali).
