DENPASAR, jarrakposbali.com – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih selalu diuji melalui keberanian menata sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengambil bagian dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/2026).
Rakor yang diikuti para bupati dan wali kota se-Bali serta instansi terkait tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi sekaligus membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Setiap pemerintah daerah dituntut memiliki komitmen bersama dalam membangun sistem administrasi dan pengelolaan pemerintahan yang transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menjadi perhatian penting bagi seluruh kepala daerah. Sebab, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan direncanakan, anggaran dikelola, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, serta pelayanan publik diberikan kepada masyarakat.
Arahan KPK yang ditindaklanjuti melalui rakor ini juga menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi seluruh perangkat daerah. Penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi bagian penting yang harus terus diperhatikan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung, keikutsertaan Bupati I Made Satria dalam forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan lembaga pengawasan diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan korupsi harus tercermin dalam hasil kerja pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang akuntabel, pelayanan publik yang semakin baik, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat menjadi ukuran penting dari pemerintahan yang berintegritas.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan semakin memperkuat langkah pembenahan internal dan pengawasan di seluruh perangkat daerah. Sebab, pemerintahan yang bersih dan terpercaya dibangun melalui komitmen yang dijalankan secara konsisten, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.(JpBali).
