DENPASAR, jarrakposbali.co – Pada Senin 6 April 2026, suasana ruang sidang DPRD Bali terasa lebih tenang dari biasanya. Agenda rapat berjalan seperti lazimnya, namun ada satu pembahasan yang perlahan menarik perhatian, yaitu rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan terhadap kawasan Handara di dataran tinggi Bedugul.
Di tengah Bali yang terus bertumbuh sebagai destinasi global, isu tata ruang sering kali hadir bukan sekadar urusan teknis. Ia menyentuh cara sebuah daerah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Rekomendasi yang disampaikan Pansus TRAP kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, tidak berdiri dari satu sudut pandang saja. Prosesnya melibatkan penelusuran data, peninjauan lapangan, hingga diskusi lintas sektor yang mencoba membaca kondisi kawasan secara utuh.
Yang menarik, kawasan Handara Golf & Resort Bali sendiri dinilai masih mempertahankan karakter alaminya. Vegetasi yang dominan dan ruang terbuka hijau yang cukup luas memberi gambaran bahwa kawasan ini belum kehilangan identitas lanskapnya.
Namun di banyak kasus, perubahan tidak selalu datang dari satu titik. Pansus melihat tekanan justru muncul dari kawasan sekitar, mulai dari fragmentasi hutan hingga perubahan sistem aliran air yang secara perlahan memengaruhi kondisi ekologis di wilayah Pancasari.
“Pengelolaan ruang di Bali perlu dilihat sebagai satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara kawasan inti dan wilayah di sekitarnya,” ujar I Made Supartha.
Isu lain yang ikut mencuat adalah soal sempadan danau, khususnya di sekitar Danau Beratan. Aktivitas pembangunan yang semakin mendekat ke area tersebut mulai memunculkan kekhawatiran tersendiri.
Sering kali, pembangunan di kawasan sensitif berjalan dalam skala kecil dan bertahap. Namun akumulasinya bisa membawa dampak yang tidak sederhana, terutama terhadap fungsi resapan air dan keseimbangan ekosistem.
Di sisi lain, perhatian juga mengarah pada data penguasaan lahan. Temuan mengenai jumlah bidang SHGB yang tidak sepenuhnya sinkron menjadi catatan tersendiri dalam pembahasan Pansus.
“Kejelasan status lahan menjadi penting, karena dari situlah pengelolaan kawasan bisa ditata dengan lebih tertib dan terukur,” kata I Dewa Nyoman Rai.
Dari situ, pembahasan kemudian berkembang ke aspek perizinan. Konfigurasi lahan yang terfragmentasi dinilai berpotensi membuat sistem perizinan berjalan sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan hanya kelengkapan dokumen, tetapi juga keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Pendekatan ini terasa semakin relevan, terutama untuk wilayah yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi seperti Bedugul.
Rekomendasi yang dihasilkan Pansus pun bergerak ke arah yang cukup praktis, mulai dari evaluasi SHGB yang telah berakhir, penertiban lahan yang terindikasi bermasalah, hingga penguatan sistem hidrologi kawasan.
Di banyak kasus, pembahasan seperti ini sering berakhir sebagai catatan administratif. Namun kali ini terasa sedikit berbeda, karena arah diskusinya menyentuh hal yang lebih mendasar, yaitu bagaimana Bali menjaga ruang hidupnya di tengah perubahan.
Pada akhirnya, rekomendasi tersebut menjadi semacam pengingat bahwa pembangunan selalu membawa konsekuensi. Dan di tempat seperti Bali, menjaga keseimbangan sering kali menjadi pekerjaan yang tidak pernah benar-benar selesai.(JpBali).
