Oleh : I Putu Sudiartana, CEO Jarrak Media Group
Seperti diketahui tidak ada tradisi yang relatif dapat bertahan seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan jaman.
Namun tradisi Bali yang punya manfaat lebih seharusnya memiliki daya tahan yang lebih baik untuk tidak hanyut oleh arus jaman.Apalagi bila dibarengin dng konsepsi pelestarian yang ditangani dengan komitmen dan kemauan politik yang kuat.
Ke”unik”an adat Bali dengan seni dan prosesinya tidak sekedar seperti tradisi yang ada pada umumnya,yang hanya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan ritual semata.
Tradisi Bali juga memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat melalui ekonomi pariwisatanya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dan budaya Bali sampai saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali.
Daya beli masyarakat sangat bergantung dari kondisi pariwisata,terbukti dengan keberadaan pandemi yang membuat ekonomi Bali jadi morat marit,karena lesunya pariwisata.
Wisatawan yang datang ke Bali tidak sekedar hanya ingin melihat pantai atau pemandangan yang indah,tapi lebih kepada minat mereka untuk menyaksikan keunikan seni, tradisi dan budaya gotong royong di Bali.
Citra itu membuat nama Bali
Semakin kian tersohor.Bahkan dunia lebih mengenal Bali daripada Indonesia sendiri.
Secara ekonomi pendapatan devisa Bali dari pariwisata telah mendominasi pemasukan devisa pariwisata nasional.
Tidak kurang dari 50 persen hasil devisa pariwisata nasional diterima dari Bali.
Dari fakta diatas maka pelestarian ataupun konflik adat yang berlangsung harus ditangani serta diurai dengan menggunakan kacamata yang mampu melihat kepentingan Bali kedepan secara utuh.
Bali butuh kesejahteraan,untuk itu rakyat Bali yang notabene sebagai pelaku budaya harus dicukupi secara sandang, pangan dan papan.
Tidak seperti saat ini Pemerintah bangga atas keberhasilan pariwisata Bali,namun rakyat Bali sendiri semakin termajinalkan secara ekonomi dan berangsur angsur rakyat kehilangan kemandirian ekonominya.
Gemerlap Bali hanya nembuat rakyat Bali semakin menggemari Bansos atau bantuan sosial.
Para petinggi adat semakin ganas mentransaksikan pengaruhnya demi keberadaan pembangunan diwilayahnya.
Kondisi dimana hubungan rakyat dan para pemimpinya penuh dengan nuansa feodalisme,membuat penguasa daerah bak raja Dasamuka dari negeri Alengka yang memiliki sepuluh muka,karena setiap muka punya kepentingan.
Jika situasi dan kondisi faktual seperti ini ingin dipertahankan maka kesejateraan rakyat Bali hanya seperti “pungguk merindukan bulan”,pelan tapi pasti rakyat Bali akan punah akibat keterpinggirannya melalui program “pemindahan kemiskinan” atau lebih dikenal dengan program transmigrasi hingga ke Kalimantan,Sulawesi,Papua atau mungkin juga sampai ke Aceh dengan serambi Mekahnya.
Sejarah telah membuktikan,dahulu kala tanpa adanya kegiatan pariwisata,faktanya rakyat Bali telah memiliki kemandirian ekonomi,terbukti dengan keberadaan rakyat di pedesaan secara ekonomi yang telah mampu melakukan pembiayaan mandiri disamping bekerja secara gotong royong, untuk setidaknya membangun Kayangan tiga di desanya dengan tanpa “mengemis” kepada rezim kekuasaan monarki pada jaman itu.
Tapi saat ini diera kemerdekaan, kemegahan pariwisata justru membuat rakyat untuk sekedar membangun pura dadiye pun harus men”transaksi”kan “suara”nya demi kepentingan kekuasaan.
Belajar dari pengalaman itu,seyogyanya visi dan misi kekuasaan tidak boleh lagi hanya penuh dengan nuansa retorika yang membuat kesejahteraan hanya sekedar janji manis yang mengawang ngawang.
Bali harus memiliki kebijakan pembangunan yang membumi, yang memang memenuhi rasa keadilan.Rakyat Bali harus menjadi Tuan di negerinya sendiri.Namun bagaimana caranya? Mari kita urai benang kusutnya dalam episode berikutnya.
