DENPASAR,jarrakposbali.com I Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan dukungannya untuk memperkuat sinergi kawasan Bali Nusra dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam sambutannya di Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 yang digelar di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, pada Jumat (8/11/2024), Dewa Indra menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah agar upaya pengendalian inflasi lebih efektif dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi regional.
Dewa Made Indra juga memberikan gambaran mengenai dinamika inflasi di tiga daerah, yaitu Bali, NTT, dan NTB, yang fluktuatif dari waktu ke waktu.
“Kita melihat tingkat inflasi di Bali Nusra pernah berada di bawah rata-rata nasional, namun ada saatnya juga berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya. Hal ini, menurutnya, menunjukkan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
Dewa Made Indra meyakini bahwa TPID di NTB dan NTT telah berupaya keras dalam pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.
“Strateginya hampir sama. Secara makro, kita fokus pada 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Namun, penerapannya bisa berbeda, disesuaikan dengan kondisi tiap daerah,” jelasnya.
Untuk Bali, TPID telah melakukan upaya intensif dalam pengendalian inflasi, khususnya menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang. “Kami rutin mengadakan pertemuan dan turun langsung untuk memeriksa ketersediaan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi,” ungkapnya. Meski begitu, Dewa Indra menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan perhatian berkelanjutan.
Dewa Indra menambahkan bahwa pengendalian inflasi seringkali menghadapi faktor-faktor tak terduga yang memerlukan kecerdasan dalam penerapan strategi. Menurutnya, bahan pangan menjadi komponen yang paling menantang, karena stoknya dipengaruhi oleh permintaan tinggi dan kondisi alam.
“Selain permintaan yang tinggi, kondisi alam sangat mempengaruhi stok bahan pangan kita,” ujarnya.
Tantangan lain adalah asumsi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, padahal di Bali, jumlah kunjungan wisatawan juga sangat mempengaruhi kebutuhan pangan.
“Jumlah wisatawan punya dampak besar pada kebutuhan pangan di Bali. Ini harus diperhatikan,” tambahnya.
Dewa Indra meyakini bahwa dinamika inflasi ini mengasah TPID untuk terus menyusun strategi yang lebih adaptif.
Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Bali terkendali dengan baik. Pada Oktober 2024, inflasi Bali berada di kisaran 2,51% (yoy) atau 0,07% (mtm), menunjukkan hasil positif dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID di daerah tersebut.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Dewa Indra mengapresiasi Bank Indonesia Provinsi Bali atas pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digelar bersamaan dengan Rakor TPIP dan TPID Wilayah Bali Nusra 2024. Menurutnya, Rakor ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga ekonomi pangan lokal, dan mendorong kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 diisi dengan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan; Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin; serta Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa. Selain itu, TPID Bali, NTT, dan NTB turut memberikan paparan mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi di masing-masing wilayah.
Di sela Rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyerahkan Preliminary Study Pembangunan Pasar Induk Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra. Acara ini juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat rantai pasok antara petani, Perumda, dan perhotelan, serta penyerahan bantuan guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di wilayah Bali, NTT, dan NTB.(jpbali).
Editor : Putu Gede Sudiatmika.
