DPRD Bali Sidak Atlas Superclub, Tindak Lanjuti Aspirasi Umat Hindu
Pimpinan dan Anggota Komisi I serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali turun langsung ke Atlas Superclub Badung untuk merespons polemik penggunaan simbol keagamaan Hindu dalam pertunjukan DJ.

BADUNG,jarrakposbali.com I DPRD Provinsi Bali bergerak cepat menindaklanjuti keresahan masyarakat Hindu Bali atas viralnya penggunaan lambang keagamaan dalam pertunjukan musik DJ di Atlas Superclub pada 30 Januari 2025 lalu. Pada Jumat (07/02/2025), Pimpinan dan Anggota Komisi I serta Anggota Komisi IV DPRD Bali melakukan kunjungan kerja ke lokasi untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak manajemen dan memastikan langkah yang diambil guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang.
Kedatangan para wakil rakyat ini disambut dengan perhatian publik yang luas, mengingat isu ini telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. DPRD Bali menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol dan nilai keagamaan adalah bagian dari upaya menjaga harmoni dan keberagaman di Pulau Dewata.
Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini dengan serius.
“Kami hadir di sini untuk mendengar penjelasan langsung dari pihak manajemen serta memastikan langkah konkret yang mereka ambil agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi I serta Komisi IV DPRD Provinsi Bali tidak datang sendiri. Mereka didampingi oleh jajaran eksekutif, Yayasan Ksatria Keris Bali, jajaran Polda Bali, Polres Badung, unsur perangkat Desa Tibubeneng, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, serta berbagai pihak terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu ini tidak hanya menjadi perhatian DPRD Bali, tetapi juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat yang turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan nilai-nilai budaya di Bali.
Rombongan diterima oleh manajemen Atlas Superclub, diwakili oleh Ibu Citra Yunita selaku Director of Event & Entertainment beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, pihak Atlas Superclub menjelaskan kronologi kejadian serta langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani kasus yang viral, termasuk mediasi dengan PHDI Bali dan DPD RI Bali.
“Kami telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara baik dengan berbagai pihak, termasuk melalui mediasi dengan PHDI Bali dan DPD RI Bali,” ujar Citra Yunita.
Pihak Atlas Superclub telah mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang sempat menimbulkan keresahan, khususnya bagi masyarakat Hindu Bali. Manajemen menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak disengaja. Sebagai bentuk tanggung jawab, Atlas Superclub akan melaksanakan upacara Guru Piduka di Pura Desa Adat Berawa serta di Padmasana Atlas Beach Club pada Sabtu, 08 Februari pukul 08.00 WITA.
“Kami dengan tulus meminta maaf atas kejadian ini. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan menggelar upacara Guru Piduka untuk memohon keharmonisan kembali,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Budiutama, menegaskan bahwa perundingan akan terus dilakukan sebelum memutuskan tindak lanjut yang tepat terkait sanksi yang akan diberikan. Hal ini mengingat kasus serupa sudah sering terjadi dan kerap menimbulkan polemik di masyarakat.
Setelah melalui berbagai pertimbangan sejak insiden ini mencuat, DPRD Provinsi Bali bersama jajaran eksekutif akhirnya memutuskan untuk menutup sementara Atlas Superclub. Penutupan ini akan berlangsung hingga kajian lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif selesai. DPRD Provinsi Bali juga meminta agar rekomendasi tersebut ditaati guna mencegah kegaduhan lebih lanjut di masyarakat, khususnya umat Hindu di Bali.
“Kami akan terus mengkaji sanksi yang tepat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Keputusan penutupan sementara ini diambil demi menjaga ketertiban dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali,” pungkasnya.
Keputusan ini menjadi langkah serius bagi pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus serupa agar tidak terulang di masa mendatang. Dengan adanya perundingan lebih lanjut, diharapkan solusi terbaik dapat dicapai demi menjaga ketertiban dan keharmonisan di Bali.(jpbali).
Editor : Putu Gede Sudiatmika.