MANGUPURA, jarrakposbali.com – Rapat Paripurna DPRD Badung pada Selasa, 4 November 2025, berlangsung dengan penuh dinamika saat Fraksi PDI Perjuangan membacakan Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, memimpin rapat didampingi oleh Wakil Ketua DPRD di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan APBD 2026, namun dengan penekanan pada pentingnya efisiensi belanja daerah.
Dalam Pemandangan Umumnya, I Made Suryananda Pramana, anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan bahwa rancangan APBD 2026 telah disusun dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Rancangan APBD ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan pro rakyat,” ujar Suryananda Pramana.
Ia juga menekankan bahwa pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 12,38 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 13,29 triliun.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh APBD 2026, namun kami juga mendorong agar pemerintah daerah dapat terus melakukan langkah efisiensi dalam belanja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat,” tegas Suryananda Pramana.
Rancangan APBD 2026 memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendapatan dan belanja, yang memerlukan langkah pembiayaan sebesar Rp 1,53 triliun untuk menyeimbangkan anggaran. Salah satu langkah yang dipilih adalah penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp 1,38 triliun dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 159,48 miliar.
Dalam pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan alokasi sebesar Rp 629 miliar untuk penyertaan modal di BPD Bali dan cicilan pinjaman daerah ke PT SMI.
“Saat ini kami melihat bahwa langkah pembiayaan yang diambil sudah rasional, namun kami tetap berharap agar pemerintah terus menjaga efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberi perhatian khusus terhadap alokasi belanja yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Suryananda Pramana menegaskan, meskipun anggaran yang diajukan sudah dirancang dengan rasional, masih ada ruang untuk efisiensi lebih lanjut dalam pos-pos tertentu, yang tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Langkah efisiensi sangat penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan pelayanan publik yang menjadi hak rakyat,” pungkasnya.
Sebagai penutupan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2026 dengan hati-hati dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa efisiensi harus tetap menjadi prioritas untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Badung.(JpBali).
