DENPASAR, jarrakposbali.com – Pemerintah Provinsi Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Pada rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2025 yang berlangsung pada Senin (17/11/2025).
Gubernur Wayan Koster memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga integritas pemerintahan di Bali. Salah satunya adalah penerapan sistem merit dalam promosi jabatan dan pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa.
Gubernur Koster menekankan bahwa promosi jabatan di Pemerintah Provinsi Bali dilakukan secara objektif, mengutamakan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme pegawai tanpa ada campur tangan hubungan pribadi.
“Saya sepenuhnya sudah melakukan sistem merit disesuaikan dengan background dan pengalaman pegawai,” ujar Koster saat membuka rapat yang juga dihadiri oleh Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI.
Selain itu, Koster juga menyoroti pentingnya pengadaan barang dan jasa yang bersih dari praktik korupsi.
“Saya pantau betul, kepala OPD saya tekankan agar pengadaan barang dan jasa benar-benar bersih. Ini sudah berjalan dan di periode ke-2 ini saya akan lebih ketat lagi,” jelasnya, menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan di sektor tersebut.
Selama lima tahun kepemimpinannya, Koster bangga dengan pencapaian Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil menjaga integritas, dengan tidak ada permasalahan hukum di perangkat daerah.
Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dengan KPK, yang secara aktif memberikan pendampingan dan arahan dalam upaya pencegahan korupsi.
“Saya bangga dengan pencapaian ini, karena selama lima tahun pertama, tidak ada persoalan hukum yang muncul di pemerintahan Bali,” ungkap Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Ka. Satgas V.2. Korsup. Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan AlHuda, juga menyampaikan harapannya agar Bali tetap menjadi percontohan nasional dalam hal pencegahan korupsi.
“Kami dari KPK sangat berharap di Bali tidak ada masalah hukum, terutama korupsi. Bali harus menjadi contoh seluruh Indonesia,” ujar Nurul Ichsan, mengingatkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menjaga Bali bebas dari kasus korupsi.(JpBali).
