JAKARTA – JARRAKPOSBALI.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendorong industrialisasi di sektor pertahanan Nasional agar Indonesia tidak bergantung impor.
Jokowi juga menyinggung mengenai hambatan dalam pembangunan kilang minyak (refinery) jangan sampai ada mafia yang membajak aparat hukum untuk mengganggu proses pembangunan nasional.
Hal di atas disampaikan saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Jokowi meminta agar belanja di bidang pertahanan diarahkan untuk memacu industri dalam negeri.
“Di sektor pertahanan kita harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri,” kata Jokowi.
Jokowi tidak ingin produk-produk pertahanan impor semua. Itu harus bisa dipenuhi dari dalam negeri agar sejalan dengan target kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force).
“Juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir,” jelasnya.
Menurutnya, badan usaha milik negara (BUMN) hingga perusahaan swasta juga bisa dilibatkan dalam hal itu. Tak cuma untuk mengurangi impor, industrialisasi diharapkan bisa menghasilkan produk berorientasi ekspor.
“Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor,” tambahnya.
Jokowi mencontohkan pada pembangunan kilang minyak (refinery), ada oknum yang menghambat program kerja ini karena mereka senang jika Indonesia tetap impor.
“Misalnya pembangunan kilang minyak refinery. Banyak yang nggak senang karena suka barang impor. Jadi kalau kita ingin bangun refinery larinya nanti ke petrochemical. Kita tahu banyak yang nggak senang,” terangnya.
Namun pembangunan kilang minyak menjadi keharusan bagi Indonesia agar mengurangi ketergantungan impor sehingga tak menyebabkan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
“Sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki,” sebutnya.
Oleh karena itu, dirinya memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, hingga KPK, bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah.
“Saya ngomong apa adanya. Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” tuturnya.
Jarrakposbali/uta
