TABANAN, jarrakposbali.com – Di banyak destinasi, keindahan alam saja tidak lagi cukup. Pasar pariwisata internasional kini semakin sensitif terhadap kepastian tata kelola dan keberlanjutan. Hal inilah yang dirasakan langsung oleh Daya Tarik Wisata Jatiluwih, kawasan persawahan yang telah lama dikenal sebagai warisan dunia UNESCO. Di tengah dinamika penataan ruang, satu forum penting dinantikan sebagai penentu arah ke depan.
Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Bali yang akan digelar dalam waktu dekat dipandang sebagai momentum strategis bagi masa depan Jatiluwih. Bagi pengelola DTW Jatiluwih, forum ini bukan sekadar agenda politik rutin, melainkan ruang untuk menghadirkan kejelasan kebijakan penataan kawasan yang selama ini dinanti pelaku pariwisata.
Pengelola DTW Jatiluwih, Jhon Ketut Purna, menilai kepastian arah kebijakan menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan pasar internasional yang sempat terganggu.
“Kami melihat RDP ini sebagai titik penting. Yang dibutuhkan Jatiluwih sekarang adalah kejelasan, supaya semua pihak tahu arah dan batasannya,” ujar Jhon Ketut Purna.ujarnya Rabu 7 Januari 2026.
Ia menjelaskan, wacana moratorium pembangunan seharusnya dipahami sebagai upaya menata, bukan menghentikan kehidupan ekonomi masyarakat. Di lapangan, mulai bermunculan bangunan baru yang masuk ke area persawahan, sementara regulasi belum sepenuhnya memberi panduan yang tegas dan adil.
Dalam situasi seperti ini, pengelola berada pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, pelestarian lingkungan dan nilai budaya harus dijaga. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Kalau dibiarkan tanpa aturan jelas, itu keliru. Tetapi kalau dihentikan tanpa kepastian kebijakan, juga menimbulkan masalah. Jatiluwih sekarang sering kali berada di situasi yang serba salah,” katanya.
Dampak dari ketidakpastian tersebut sempat terasa langsung pada pasar wisata internasional. Beberapa wholesaler dari Jerman menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih. Sebagian pasar Prancis juga mengambil sikap lebih berhati hati. Kekhawatiran terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi alasan utama.
“Kami tidak nyaman menjual Jatiluwih ke pasar internasional dalam kondisi seperti kemarin. Faktor keselamatan dan kenyamanan wisatawan itu yang paling sensitif bagi mereka,” ungkap Jhon.
Di tengah proses pembahasan kebijakan yang masih berjalan, pengelola memastikan kondisi di lapangan kini sudah kembali kondusif. Aktivitas wisata berlangsung normal. Tidak ada lagi pemasangan seng atau pembatasan akses di kawasan persawahan. Wisatawan dapat menikmati Jatiluwih dengan rasa aman dan nyaman.
“Kondisi Jatiluwih sekarang sudah kondusif. Tidak ada gejolak, tidak ada pemasangan seng, dan aktivitas pariwisata berjalan normal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing, pengelola DTW Jatiluwih juga menerapkan berbagai insentif sejak April tahun lalu, mulai dari diskon tiket masuk hingga program pendamping gratis. Langkah ini dilakukan sambil menunggu kepastian kebijakan yang diharapkan lahir dari RDP DPRD Bali, khususnya Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan.
Pada akhirnya, Jatiluwih tidak hanya bicara tentang lanskap sawah yang indah, tetapi juga tentang kepercayaan. Dengan kebijakan yang jelas dan konsisten, Jatiluwih diyakini mampu kembali dipasarkan secara optimal ke pasar internasional, sambil tetap menjaga lingkungan dan budaya yang menjadi jantung daya tariknya.(JpBali).
