Jembrana Zona Merah Rabies, Pemkab Lempar Handuk…?

JEMBRANA, jarrakposbali.com | Sangat mengkuatirkan, bumi Makepung Jembrana saat ini sudah masuk zona merah penularan rabies. Dari 51 desa/kelurahan yang ada di Jembrana, 29 desa diantaranya ditemukan kasus positif rabies.
Miris, penularan rabies di Jembrana terus mengalami penintan. Korban meninggal suspeck rabies berjatuhan. Pemerintah setempat mengaku pengeng mengendalihan penularan rabies ini. Bahkan DPRD Jembrana sampai memanggil Dinas terkait berkaitan dengan kasus ini.
Teranyar, Parwati, warga Kelurahan Pendem, Jembrana pada Jumat (20/5/2022), meninggal dunia dengan suspeck rabies. Setelah sebelumnya juga ditemukan balita meninggal suspeck rabies.
Dari informasi yang diterima Jarrakposbali.com, Parwati warga Kelurahan Pendem yang meninggal kemarin suspeck rabies tersebut sebelumnya pada Rabu (12/5/2022) subuh saat akan berangkat ke pasar dengan mengendarai sepeda motor digigit anjing tetangganya.
Oleh Parwati luka gigitan di jari kelingking kaki kirinya dicuci dan diobati di rumah. Beberapa hari kemudian anjing tetangganya itu diketahui hilang.
Kemudian pada Kamis (19/5/2022) sore Parwati mengeluh sesak napas, nyeri dada, demam, tiba-tiba takut dingin, dan takut air. Kemudian Parwati berobat ke RS Bunda yang tidak jauh dari rumahnya.
Tim medis RSU Bunda mendiagnosa pasien tersebut diduga terjangkit rabies karena memiliki riwayat gigitan anjing.
Korban dinyatakan meninggal sekitar pukul 05.00 Wita. jenazah korban kemudian dibawa ke Karangasem untuk kremasi.
Untuk diketahui, kasus gigitan anjing positif rabies di Jembrana mencapai 100 kasus. Sementara stok untuk Vaksinasi Antirabies (VAR) belum sepenuhnya aman.
Sebelumnya Jembrana mendatangkan 390 dosis pada 13 Mei 2022 lalu. Namun kasus rabies terus mengalami peningkatan. Hibgga Jumat (20/5/2022) kasus gigitan anjing positif rabies di Jembrana menembus angka 100 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jembrana, I Made Dwipayana mengatakan, VAR sebelumnya dibeli oleh Puskesmas dengan menggunakan dana dari anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Tapi tidak semua puskesmas memiliki anggaran BLUD yang mencukupi, hanya puskesmas yang mempunyai anggaran.
Menurutnya, pihak RSU Negara juga membeki. Kalau BLUD masih boleh digeser anggarannya, dipastikan ada penambahan VAR jika kasus tinggi.(dewa darmada)



