Gubernur Koster Apresiasi Pembayaran QRIS di Trans Metro Dewata, Dorong Distribusi Beras Petani Bali untuk Atasi Inflasi
Digitalisasi transportasi lewat QRIS dapat diskon tiket, Gubernur Bali minta BI gandeng Bumdes dan koperasi salurkan beras lokal ke warga kurang mampu.
jarrakposbali.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran sekaligus penanganan inflasi yang berbasis kearifan lokal. Pada Rabu (6/8/2025), Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada layanan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD), yang digagas oleh Bank Indonesia Provinsi Bali.
QRIS akan mulai digunakan secara resmi di TMD pada 14 Agustus 2025, bertepatan dengan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam masa promosi selama dua bulan, masyarakat Bali yang menggunakan QRIS untuk membayar tiket TMD akan mendapatkan diskon harga tiket sebesar Rp 1.000, dari harga normal Rp 4.400 menjadi Rp 3.400.
“Digitalisasi ini adalah langkah maju dalam mendukung sistem pembayaran non-tunai di sektor transportasi publik,” ujar Gubernur Koster saat menerima Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, di Jayasabha, Denpasar.
Tak hanya membahas QRIS, BI Bali juga memohon dukungan Gubernur untuk pembangunan Landmark Cinta Bangga Paham Rupiah di kawasan Bajra Sandhi, Renon. Program edukatif ini akan mulai bergulir September 2025, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
Namun yang tak kalah penting, Gubernur Koster menekankan perlunya langkah nyata dan terukur dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta Bank Indonesia untuk mengganti pola operasi pasar murah yang selama ini dilakukan, dengan pendekatan distribusi langsung sembako khususnya beras kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Sekarang pola itu harus kita ubah, dengan menyentuh langsung bantuan beras ke masyarakat kurang mampu secara by name, by address,” tegas Gubernur Koster.
Menariknya, beras yang akan disalurkan bukan beras impor atau dari luar Bali, melainkan hasil panen petani lokal yang dikelola oleh Bumdes dan koperasi desa. Langkah ini diyakini tidak hanya mampu menahan laju inflasi, tetapi juga memperkuat ekosistem pertanian lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani Bali.
Program ini akan dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan Bulog, pemerintah desa, dan kepala desa, agar pendistribusian beras dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menyambut baik arahan Gubernur Koster dan menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi Bali dan kesejahteraan masyarakat.(jpbali).
