Bapenda Denpasar Menuju WBBM: Komitmen Layanan Publik Tanpa Korupsi

jarrakposbali.com, DENPASAR – Semilir angin pagi mengiringi aktivitas di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Senin (8/9). Namun hari itu terasa berbeda. Kehadiran Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas disambut dengan penuh semangat oleh jajaran Bapenda. Ada harapan besar yang tumbuh menjadi bagian dari birokrasi Indonesia yang bersih, transparan, dan melayani sepenuh hati.

Tahun 2023 lalu, Bapenda Denpasar resmi menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan kini, satu langkah besar kembali diambil: mengikuti penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penilaian ini dilakukan langsung oleh TPN yang dipimpin oleh Nadjamuddin Mointang, didampingi anggota tim Mega Juniawan. Kegiatan ini tak hanya sekadar formalitas, namun menjadi ajang pembuktian sejauh mana komitmen reformasi birokrasi diterapkan dalam kehidupan nyata pelayanan publik.

“Melalui penilaian ini, kami ingin memastikan bahwa instansi pemerintah benar-benar telah berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien kepada masyarakat,” ujar Nadjamuddin.

Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk kunjungan lapangan ke beberapa inovasi unggulan yang dimiliki Bapenda Denpasar. Salah satunya adalah inovasi kluster Pajak Digital Melodi Sanur, yang menjadi sorotan utama sebagai bentuk transformasi digital dalam pengelolaan pajak.

“Verifikasi lapangan ini penting agar kami bisa melihat langsung bagaimana pelayanan dan inovasi dilakukan. Kami ingin birokrasi yang benar-benar melayani, bukan hanya di atas kertas,” jelas Nadjamuddin lagi.

Bagi Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, terpilihnya Bapenda sebagai kandidat penilaian WBBM merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras selama ini. Sejak meraih WBK, berbagai terobosan dan inovasi terus digeber untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat senang dan bangga bisa lolos ke tahap penilaian ini. Ini adalah bukti nyata dari semangat kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik,” ungkap Eddy Mulya.

Inovasi-inovasi seperti Lapak Ketumbar, Pak Ketut, Reditya, dan Paon Gatsu menjadi bagian dari transformasi digital Bapenda Denpasar yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

“Inovasi-inovasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat. Kami ingin pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” tegas Eddy.

Proses menuju predikat WBBM tentu bukan hal yang mudah. Namun bagi Bapenda Denpasar, ini bukan sekadar mengejar gelar administrative melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk membangun birokrasi yang terpercaya.

“Dengan prinsip Zona Integritas, kami ingin menjadi contoh nyata birokrasi yang bersih dan melayani. Kami yakin, pelayanan publik yang baik akan melahirkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Eddy.

Dengan semangat perubahan dan keberlanjutan, Bapenda Kota Denpasar terus melangkah maju. Penilaian WBBM ini menjadi momentum penting untuk mengukuhkan komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Denpasar. Harapannya, langkah ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan titik tolak menuju pelayanan publik yang lebih humanis, transparan, dan berintegritas.(JpBali).