KLUNGKUNG, jarrakposbali.com – Kadang ada kunjungan yang terasa seperti membuka percakapan panjang antara pusat dan daerah. Kunjungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke Kabupaten Klungkung pada Rabu, 18 Februari, menghadirkan suasana seperti itu.
Delegasi dari Jakarta datang dengan membawa agenda penguatan dua program nasional yang tengah digencarkan yaitu Kampung Redam dan Desa Sadar HAM. Pertemuan berlangsung hangat di ruang rapat Bupati dan memberi ruang bagi kedua pihak untuk saling menyelaraskan langkah.
Suasana diskusi berkembang cukup cair. Para perwakilan Kemenham berbagi tentang arah besar program yang ingin dibangun secara nasional. Fokusnya pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menjaga harmoni sosial di tingkat desa.
Dalam banyak kasus, pendekatan yang menyentuh komunitas akar rumput terbukti lebih efektif menjaga stabilitas jangka panjang. Klungkung menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi kuat untuk terlibat lebih intens, terutama karena pola hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat selama ini berjalan cukup solid.
“Kami melihat Klungkung punya modal sosial yang kuat. Program Kampung Redam sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan pola itu sudah terlihat di sini,” ujar Staf Khusus Kemenham RI, Thomas Harming Suwarta.
Pemerintah Kabupaten Klungkung juga memaparkan pengalaman lokal yang selama ini dijalankan. Ada banyak upaya kolaboratif yang memadukan kebijakan pemerintah dengan peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial.
Yang menarik, pola hubungan ini tumbuh secara organik karena kebutuhan masyarakat akan ruang aman dan damai. Pendekatan seperti ini dianggap relevan untuk mendukung program Desa Sadar HAM agar bisa berjalan lebih natural sesuai karakter desa.
“Pemkab Klungkung selalu berjalan bersama lembaga dinas dan lembaga adat. Pendekatan ini membantu kami menjaga wilayah tetap kondusif demi mewujudkan Klungkung Mahottama,” kata Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra.
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan koordinasi teknis. Pada akhirnya, program sebesar ini membutuhkan konsistensi di lapangan. Kunjungan Kemenham RI memberi pesan bahwa penguatan hak asasi manusia dan perdamaian sosial bisa dimulai dari desa. Klungkung kini bersiap mengambil peran yang lebih strategis dalam perjalanan itu dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di waktu mendatang.(JpBali).
