DENPASAR, jarrakposbali.com – Di tengah tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kabupaten Bangli kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara profesional. Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Bangli Ketut Suastika bersama Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6/2026) itu menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Bali untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.Narasi Isi Berita
Suasana rapat berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran BPK RI Perwakilan Bali, pimpinan DPRD Provinsi Bali, para kepala daerah, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Bali. Dalam kesempatan tersebut, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Bagi Kabupaten Bangli, penyerahan LHP BPK bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut terus diperkuat agar setiap program pembangunan yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Keberhasilan mempertahankan kualitas laporan keuangan juga menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam membangun kepercayaan publik. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.Kutipan
“Laporan hasil pemeriksaan dari BPK menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujar Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.
Melalui momentum penyerahan LHP BPK RI ini, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama DPRD Bangli menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Harapannya, capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangli secara berkelanjutan.(JpBali).
