Bupati Adi Arnawa Terima Kunjungan Komisi I dan Pansus DPRD Provinsi Bali
Bahas Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah di Badung
jarrakposbali.com, BADUNG – Suasana hangat menyelimuti Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (4/9), ketika Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut kehadiran Komisi I dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bali.
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi penting mengenai penegakan Peraturan Daerah, khususnya terkait tata ruang, perizinan, dan aset daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa Badung terbuka untuk menjalin sinergi dengan DPRD Provinsi Bali.
“Secara prinsip, antara Pansus dan Komisi I DPRD Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk melakukan pendalaman lagi terutama terkait pemanfaatan ruang, termasuk penegakan-penegakan terhadap pelanggaran,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga ini sangat penting agar kebijakan tata ruang dapat berjalan konsisten, tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga di provinsi.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, Pansus DPRD Bali bersama Komisi I dapat memberikan masukan berharga yang nantinya melahirkan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang di Bali secara umum, dan Badung secara khusus,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Provinsi Bali, I Made Suparta, menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan kepala daerah sebelum menyusun rekomendasi.
“Sebelum kami mengeluarkan rekomendasi, Pansus maupun Komisi I perlu menyamakan dulu pemahaman substansi melalui pertemuan ini. Apa yang menjadi pandangan dan kebijakan Bapak Bupati akan kami catat sebagai bahan pertimbangan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budi Utama, yang hadir bersama jajaran anggota, pimpinan Pansus, serta kepala OPD dari Pemprov Bali maupun Pemkab Badung.
Diskusi berjalan dinamis, mencerminkan komitmen bersama untuk menata ruang, memperkuat perizinan, dan mengoptimalkan aset daerah.
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini tidak hanya menjadi ajang bertukar pandangan, tetapi juga menegaskan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi.
Melalui sinergi ini, diharapkan kebijakan tata ruang di Bali dapat semakin selaras, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(JpBali).
