Oleh : I Putu Sudiartana, CEO Jarrak Media Group
Isu sentral yang berkembang di Bali saat ini dan telah memporak porandakan persatuan dan kesatuan krama Bali adalah isu tentang keberadaan ajaran “baru” di Bali atau sering disebut dengan kelompok Sampradaya.Yang dikhawatirkan akan atau telah mengikis keberadaan dresta , adat istiadat dan tradisi krame Bali yang diwariskan oleh para leluhurnya.
Isu ini sangat berbahaya bila pemerintah tidak memiliki kecakapan dan kepiawaian yang mumpuni untuk bersikap bijak memberikan solusi cerdas bagi ke”ajeg”an tanah Bali.
Dalam menghadapi isu ini,krame Bali terpecah menjadi 3 kelompok,
Kelompok pertama,adalah kelompok yang menolak kehadiran para Sampradaya.Kelompok ini dipelopori oleh para Bendesa Adat yang memang diharapkan menjadi ujung tombak pelestarian adat Bali.Namun sayangnya sebagai ujung tombak Desa Adat tidak memiliki “tombak” itu sendiri.Bahkan sebagian besar pengaruh dari eksistensi adat itu kerap dijadikan alat politik kekuasaan.
Kelompok kedua adalah kelompok Sampradaya itu sendiri,kelompok yang membawa ajaran dan diduga ingin menerapkan pemahaman yang dapat mensimplifikasi ataupun mereduksi kearifan lokal seperti halnya dresta adat, yang mana sebagian besar dresta itu telah menjadi awig awig dari institusi adat di Bali.
Kelompok ketiga adalah kelompok Pemerintah, sebagai guru wisesa atau Regulator yang tidak pernah konsisten didalam membuat kebijakan tentang silang pendapat ini,dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kekuasaan.
Kebingungan sekaligus sikap ambigu pemerintah sangat nampak,disatu sisi butuh isu agar dianggap peduli terhadap pelestarian adat,maka untuk itu citra kepedulian ini harus direbut melalui upaya merangkul desa adat,tapi disisi lain agar dianggap Pancasilais maka perlu memberikan ruang kebebasan beribadah dengan pluralismenya.Atas nama pengayoman terhadap masyarakat yang ingin melakukan ibadah, pemerintah “terpaksa” melakukan proses pembiaran terhadap upaya yang dapat mengganggu kelangsungan dan eksistensi ,Desa Adat dengan Dresta adatnya.Maka dari itu tidak berlebihan jika ada dugaan,bahwa sesungguhnya Pemerintahlah pemicu dari kemelut ini.Bagaimana tidak???
mari kita coba urai dengan jernih.
Seperti kita ketahui motivasi ataupun alasan masyarakat untuk lebih memilih “jalan” sampradaya tentunya beragam,dari yang ingin menghindari keruwetan birokrasi adat ataupun mereka yang berupaya melakukan simplifikasi ritual,sampai dengan mereka yang menghadapi masalah kesulitan ekonomi atau dengan kata lain mereka yang merasa menjadi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi dan lebih kerennya dikenal sebagai kelompok marjinal kota.
Singkat kata, trend gaya hidup yg efisien dijaman digital ini,baik itu terkait dengan waktu,biaya,prosesi ritual ataupun “pemahaman” menjadi parameter instan bagi masyarakat untuk membandingkan Sampradaya dengan Dresta Bali.Bukan mustahil kalau konflik ini tidak segera diatasi maka akan masuk stadium akut berikutnya, mereka akan membandingkan antara agama Hindhu dan agama lainnya.
Seperti kita ketahui maraknya konflik adat antara Desa Adat dengan masyarakat adat pada akhirnya menjadi pembenaran bagi sebagian masyarakat untuk mendiskriditkan atau mendegradasi peran dan eksistensi institusi adat sekaligus dengan dresta adat yang ada.Seperti halnya konflik Setra,ataupun carut marutnya kebijakan pungutan yang dilakukan oleh lembaga adat terhadap para “pendatang”,dan isu yang ditimbulkan seolah olah ada negara didalam negara dan juga segudang konflik lainnya.
Puncak dari upaya mendegradasi eksistensi adat itu terjadi ketika Pemerintah dengan sadar melakukan proses pembiaran terhadap kehadiran Krematorium yang dengan kasat mata dapat dilihat mereduksi peran Desa Adat beserta Dresta Adatnya.
Dan cilakanya saat ini Pemerintah daerah tanpa merasa bersalah nampak memberikan dukungan kepada kelompok yang ingin mempertahankan “pemurnian” Dresta adat,tapi disisi lain membenarkan maraknya Krematorium yang meminggirkan peran dan eksistensi dresta adat itu sendiri.
Sikap pemerintah yang “abu abu” dan tidak tegas itu memberi angin segar bagi mereka
