Karangasem

Didominasi Narkotika hingga Pengoplosan Gas, 303 Barang Bukti Dimusnahkan Kejari Karangasem Sepanjang Juni-Nopember

KARANGASEM, Jarrakposbali.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem memusnahkan sebanyak 303 butir barang bukti dari 40 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Rabu (18/11/2026). Pemusnahan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Karangasem tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan untuk periode Juni hingga November 2026.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem mewakili Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, Kapolres Karangasem, Dandim Karangasem, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Kepala BNN Kabupaten Karangasem, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, Kepala SMK Negeri 1 Amlapura, serta jajaran Kejaksaan Negeri Karangasem.

Sebanyak 303 butir barang bukti tersebut berasal dari 40 nomor perkara dengan beragam tindak pidana. Di antaranya kasus narkotika, pencurian, persetubuhan, pencabulan, melarikan anak, kekerasan terhadap anak, pertambangan pasir tanpa izin, pengoplosan gas LPG bersubsidi, hingga penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Dari berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan, perkara narkotika menjadi salah satu perhatian utama. Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis sabu, ganja dengan berat 6,28 gram bruto atau 5,70 gram netto, serta tembakau sintetis. Turut dimusnahkan sejumlah perlengkapan yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, seperti alat hisap (bong), tabung kaca, korek api gas modifikasi, sedotan modifikasi, timbangan, dan plastik klip.

Selain itu, terdapat barang bukti dari perkara pengoplosan gas LPG bersubsidi berupa tujuh pipa stainless untuk memindahkan isi tabung LPG 3 kilo gram ke tabung 50 kilogram, 45 pipa untuk tabung 12 kilogram, 80 pipa untuk tabung 5,5 kilogram, 150 karet pintil merah, segel tabung, timbangan, serta 45 plastik bekas es batu.

Sementara dari perkara pertambangan tanpa izin, barang bukti yang dimusnahkan meliputi 14 cangkul, 16 gancu, empat linggis, buku catatan operasional proyek, serta berbagai peralatan kerja lainnya. Barang bukti dari perkara lain berupa pakaian, telepon genggam, tas, sepatu, helm, dan sejumlah barang pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, yakni dibakar, dipukul, dan dipotong-potong hingga seluruh barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bagian dari tugas dan kewenangan Jaksa selaku eksekutor. Pelaksanaannya berlandaskan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menuntaskan penyelesaian barang bukti perkara pidana secara tertib, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penumpukan barang bukti di tempat penyimpanan Kejaksaan Negeri Karangasem.

Lebih dari itu, pemusnahan barang bukti menjadi wujud kepastian hukum dan pertanggungjawaban institusi Kejaksaan dalam menuntaskan proses penanganan perkara hingga tahap eksekusi putusan pengadilan.

Dalam kesempatan tersebut, perhatian juga diarahkan pada masih adanya perkara narkotika serta tindak pidana yang berkaitan dengan anak. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan narkotika dan perlindungan anak membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Karangasem menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah berbagai tindak pidana, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Karangasem.

Pemusnahan barang bukti tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus dituntaskan melalui pelaksanaan eksekusi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button