DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna ke-19 Bahas Dua Raperda Strategis
Dengarkan Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024
jarrakposbali.com,DENPASAR – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-19, acara bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (24/6/2025).Sidang ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD mengenai dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang penting, yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa, SH. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Gubernur Bali, yaitu Sekda Provinsi Bali, serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali. Selain itu, hadir juga staf ahli gubernur, kepala perangkat daerah, tim ahli DPRD, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan mereka mengenai kedua Raperda. Fraksi yang memberikan tanggapan, apresiasi, dan catatan strategis antara lain PDI Perjuangan, Demokrat-NasDem, Golkar, dan Gerindra-PSI.
Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh I Made Supartha, menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mencakup enam bidang prioritas.
Ia juga menyoroti perlunya indikator kinerja yang realistis dan partisipatif. Meskipun belanja daerah tercatat mencapai 93,55%, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar anggaran berikutnya lebih difokuskan pada program-program produktif yang langsung memberikan manfaat bagi rakyat.
“Seperti di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Demokrat-NasDem, yang disampaikan oleh I Gede Ghumi Asvatham, memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya.
Mereka juga menyoroti pentingnya konsistensi antara RPJMD dan RPJPD, serta perlunya evaluasi struktur APBD agar lebih realistis. Dalam kunjungan kerja anggota dewan, ditemukan banyak jalan provinsi yang rusak, dan anggaran rehabilitasi yang tersedia diperkirakan belum mencukupi.
“Untuk itu, Fraksi Demokrat-NasDem menyarankan agar ke depan disediakan anggaran khusus dengan mata anggaran perbaikan jalan Provinsi Bali yang rusak,” sebutnya.
Fraksi Golkar, yang disampaikan oleh I Nyoman Wirya, mengemukakan sejumlah kritik konstruktif, termasuk isu pelanggaran terhadap RTRW, potensi pungutan wisatawan asing yang belum optimal, dan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan investasi serta belanja daerah.
Masalah sampah juga menjadi perhatian serius, karena pengelolaan sampah di Bali masih bersifat konvensional dan parsial.
“Dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Untuk itu, Partai Golkar, jika dipandang perlu, siap memberikan masukan dan kajian agar permasalahan sampah di Bali dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat,” paparnya.
Fraksi Gerindra-PSI, yang disampaikan oleh Gede Harja Astawa, menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis kebutuhan dan sesuai dengan dokumen perencanaan nasional, serta perlunya strategi afirmatif pascaputusan MK terkait pendidikan gratis.
Ia juga mengingatkan tentang prioritas bidang pertanian, mengingat maraknya alih fungsi lahan.
“Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan tentang LP2B dan KP2B, hal ini tetap memerlukan perhatian melalui penguatan regulasi tata ruang wilayah Provinsi Bali yang dipadukan dengan tata ruang kabupaten/kota,” jelasnya.(jpbali).
