GIANYAR, jarrakposbali.com – Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengambil langkah konkret dengan menyosialisasikan Pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun satu basis data yang rapi, terintegrasi, dan bisa menjadi rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan.
Sosialisasi DTSEN dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Rabu 7 Januari 2026, Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, sebagai bagian dari penguatan komitmen Satu Data Nasional di tingkat daerah.
Mewakili Bupati Gianyar, Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembangunan di era digital membutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data saat ini menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, hingga evaluasi kinerja pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa komitmen ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gianyar, menurutnya, terus berupaya menata tata kelola data agar lebih terstandar dan terintegrasi antar perangkat daerah.
“Implementasi Satu Data Indonesia penting untuk menghindari tumpang tindih data serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Sekda yang akrab disapa Gus Bem itu juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Satu Data sangat bergantung pada komitmen bersama. Mulai dari pimpinan perangkat daerah, walidata, hingga produsen data perlu berjalan dalam satu irama.
“Diperlukan sinergi, keterbukaan, serta konsistensi dalam penerapan standar data dan metadata,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Bem menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali atas pendampingan yang diberikan. Ia berharap sosialisasi DTSEN menjadi langkah awal membangun basis data sosial ekonomi yang mutakhir dan relevan dengan kondisi riil masyarakat Gianyar.
“Data ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi teknis, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa DTSEN menyatukan beberapa sumber data sosial ekonomi, mulai dari DTKS, P3KE, Ragsosek, hingga data administratif lainnya. Seluruh data tersebut divalidasi dengan data kependudukan dari Dukcapil.
“BPS akan melakukan pendampingan teknis, penjaminan kualitas data, serta pengawalan metodologi dan standar statistik nasional,” ungkap Agus Hendrayana.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data. Sosialisasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap petugas lapangan dinilai menjadi kunci agar DTSEN benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga. Melalui langkah ini, Gianyar berharap mampu menghadirkan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berpijak pada data yang dapat dipercaya.(JpBali).
