MANGUPURA, jarrakposbali.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (6/11/2025).
Raker ini menjadi momentum penting untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026, serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung dan rencana anggaran tahun mendatang.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara, ini dihadiri oleh berbagai OPD yang menjadi leading sector di Komisi I, seperti BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, BPBD, Dinas Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dukcapil, DPMD, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum dan HAM, serta para staf ahli. Meskipun tidak semua pimpinan OPD hadir, kehadiran mereka cukup menggambarkan komitmen dan keseriusan dalam membahas hal-hal krusial terkait anggaran dan program kerja pemerintah daerah.
“Raker ini kita lakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya, sekaligus untuk membahas rencana anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2026,” ungkap Gusti Lanang Umbara.
Selain membahas anggaran, rapat ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan dan mendiskusikan sejumlah isu publik yang berkembang di masyarakat. Banyaknya laporan dari wartawan dan masyarakat melalui media sosial mengenai masalah-masalah yang muncul di Kabupaten Badung menjadi fokus utama dalam diskusi.
“Banyak isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan masalah kamtibmas dan penanganan kasus terorisme. Ini menjadi perhatian serius, mengingat situasi keamanan adalah hal yang sangat vital bagi masyarakat kita,” lanjut Gusti Lanang Umbara.
Salah satu isu yang mencuat dalam rapat tersebut adalah tentang penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar. Penanganan terorisme dan proses deportasi yang belum sepenuhnya efektif menjadi salah satu fokus pembahasan yang intens.
“Masih banyak tantangan terkait dengan penanganan masalah terorisme, serta proses deportasi yang masih sulit untuk dilaksanakan. Ini perlu segera dicarikan solusinya,” jelasnya.
Raker ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam perencanaan anggaran yang lebih baik dan program kerja yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Badung. Evaluasi kegiatan sebelumnya dan pembahasan isu-isu terkini menjadi langkah penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini. Komisi I DPRD Badung juga berharap agar seluruh OPD dapat terus berkolaborasi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.(JpBali).
