MANGUPURA, jarrakposbali.com – Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) yang membahas finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Raker yang diadakan pada Kamis (6/11) ini mengundang empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, memimpin jalannya Raker dengan didampingi anggota Komisi II lainnya, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira, dan I Nyoman Artawa. Dalam keterangannya, Made Sada mengungkapkan bahwa meskipun seharusnya ada sembilan mitra kerja yang diundang, keterbatasan waktu membuat hanya empat OPD yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini.
“Kami berharap dapat memaksimalkan pembahasan anggaran ini agar pengesahan APBD 2026 bisa segera dilakukan,” ujar Made Sada dalam sambutannya.
“Kami hari ini dari DPRD Badung, Komisi II melaksanakan Raker dengan empat OPD, yang seharusnya kami punya sembilan mitra kerja, tetapi karena kami juga melakukan pembahasan kerja, jadi baru bisa dilakukan di sore hari.” – I Made Sada, Ketua Komisi II DPRD Badung.
Raker ini juga menyoroti beberapa isu penting yang perlu perhatian dari masing-masing OPD. Dinas PUPR, misalnya, mendapat sorotan terkait masalah kemacetan, terutama di jalan lingkar selatan dan Canggu, yang diharapkan dapat segera ditangani. Selain itu, kualitas material proyek, seperti paving trotoar yang buruk, menjadi perhatian agar tidak menghambat anggaran yang sudah dialokasikan.
“Terkait kemacetan, kami harap jalan lingkar selatan dan Canggu dimaksimalkan. Kami juga akan memperhatikan kualitas material yang digunakan dalam proyek pemerintah,” lanjut Made Sada.
“Kami akan menegaskan bahwa jika proyek pemerintah tidak dikerjakan dengan baik, maka pembayarannya akan ditunda atau bahkan dibatalkan.” – I Made Sada.
Sementara itu, Dinas Perkim mendapat perhatian khusus terkait program bedah rumah. Komisi II mengusulkan agar anggaran untuk renovasi rumah warga miskin yang saat ini sebesar Rp50 juta per rumah dapat ditingkatkan. Ini mengingat permohonan renovasi rumah yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami berharap di tahun 2026 anggaran bedah rumah dapat lebih besar sehingga lebih banyak rumah yang dapat direnovasi. Kita tidak ingin ada rakyat miskin di Badung,” ujar Made Sada.
“Kami harap anggaran bedah rumah ditingkatkan, sebab Rp50 juta per rumah dirasa masih kurang. Dengan PAD Badung yang lebih dari Rp10 triliun, kita harus mampu mengurangi kesenjangan sosial.” – I Made Sada.
Dalam pembahasan bersama DLHK, salah satu isu yang mencuat adalah pengelolaan sampah di Badung. Meski DLHK telah menangani masalah ini dengan baik, Made Sada menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan pengawasan, terutama dalam pengoperasian TPS3R yang saat ini hanya ada sekitar empat yang aktif. Selain itu, usulan untuk menunda penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan pada Desember 2025 juga disampaikan, dengan harapan ada solusi yang lebih matang terlebih dahulu.
“Pemerintah pusat sedang mempersiapkan proyek Waste to Energy yang akan dimulai pada 2026. Kami berharap TPA Suwung tidak ditutup begitu saja tanpa solusi yang jelas,” ungkap Made Sada.
“Kami mengusulkan agar penutupan TPA Suwung diundur, karena belum ada solusi pasti jika ditutup begitu saja.” – I Made Sada.
Sementara itu, Dinas Kominfo mendapat apresiasi atas inovasi program “Kontak Bupati” yang mempermudah masyarakat mengajukan pengaduan. Namun, Made Sada juga menekankan pentingnya penguatan tim reaksi cepat di setiap OPD agar pengaduan bisa ditangani secara lebih responsif dan efisien. Di sisi lain, peran Kominfo dalam menjaga keamanan digital dan fisik di wilayah pariwisata melalui pemasangan CCTV juga mendapat perhatian khusus.
“Keamanan digital dan fisik harus diperkuat, terutama di kawasan wisata. CCTV sangat penting untuk menjaga keamanan,” tegas Made Sada.
“Kami mengapresiasi inovasi ‘Kontak Bupati’, namun kami harap tim reaksi cepat bisa lebih dioptimalkan.” – I Made Sada.
Dengan fokus pada prioritas anggaran dan beberapa isu utama yang dibahas, Raker Komisi II DPRD Badung berjalan dengan lancar. Diharapkan, hasil dari pembahasan ini akan mempercepat proses pengesahan APBD 2026 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung melalui program-program yang lebih terarah dan tepat sasaran.
“Kami berharap hasil pembahasan ini bisa segera dilanjutkan untuk pengesahan APBD 2026, agar pembangunan di Badung semakin maju dan merata,” tutup Made Sada.(JpBali).
