Pemprov Bali dan Napas Panjang Transparansi

DENPASAR ,jarrakposbali.coom — Suasana Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, terasa berbeda pada Selasa pagi (9/12). Deretan undangan dari berbagai badan publik, pemerintah daerah, hingga perwakilan desa tampak memenuhi ruangan. Di panggung utama, sorot lampu memantulkan nuansa formal namun hangat seperti sedang menandai sebuah perjalanan panjang yang kembali mencapai titik penting: komitmen Bali terhadap keterbukaan informasi.

Di antara hadirin, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Cok. Bagus Pemayun, hadir mewakili Gubernur Bali. Dengan tenang, ia membacakan sambutan resmi, namun intinya terasa jelas: transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya yang harus terus hidup dalam tata kelola pemerintahan.

Ketua KI: Keterbukaan Adalah Ukuran Kepercayaan Publik

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, bersama para komisioner periode 2025–2029, mengambil peran penting pagi itu. Ia menyampaikan apresiasi dan sekaligus refleksi. Baginya, penganugerahan ini tak hanya seremoni tahunan, melainkan cermin pertanggungjawaban—baik bagi KI Bali maupun bagi seluruh badan publik di daerah.

Ia mengingatkan bahwa Bali selama empat tahun berturut-turut sejak 2020 berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, sebuah capaian yang tidak datang begitu saja. Untuk tahun 2025, Bali kembali mengikuti penilaian nasional dengan optimisme mempertahankan tradisi prestasi tersebut.

Dari Desa, Keterbukaan Itu Tumbuh

Salah satu bagian paling menarik dari rangkaian acara adalah pencapaian tingkat desa. Bali kembali menunjukkan kelasnya lewat hadirnya beberapa desa yang meraih predikat Desa Transparan Nasional:

Desa Kutuh, Badung

Desa Tegal Harum, Denpasar

Desa Duda Timur, Karangasem

Desa Punggul, Badung

Prestasi ini menunjukkan bahwa semangat keterbukaan tidak berhenti di ruang-ruang pemerintahan provinsi, tetapi telah meresap hingga level paling dekat dengan masyarakat.

KI Bali bahkan menetapkan 11 Desa Transparan versi Bali, sebuah langkah afirmatif sebagai upaya memperluas ekosistem transparansi dari bawah.

E-Monev 2025: Kerja Panjang yang Tak Terlihat Mata

Di balik penghargaan yang gemerlap, terdapat proses panjang yang tak kalah penting. Melalui skema E-Monev 2025, KI Bali menjalankan sembilan tahapan penilaian yang diikuti 159 badan publik.

Dari jumlah itu: 117 badan publik dinyatakan lolos visitasi 51 badan publik maju sebagai kandidat penerima penghargaan pada tahap uji publik. Proses ini memperlihatkan kerja teknis yang sering tidak tampak, namun menjadi pondasi terciptanya sistem informasi publik yang akuntabel.

Gubernur: Transparansi Adalah Wajah Pemerintahan yang Baik

Melalui sambutan yang dibacakan Cok. Bagus Pemayun, Gubernur Bali menegaskan sesuatu yang menjadi esensi dari acara itu: keterbukaan informasi adalah elemen utama dalam demokrasi, sekaligus indikator keberhasilan good governance.

Ia menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi. Menurutnya, badan publik harus mampu menyediakan layanan informasi yang lebih cepat, murah, dan efisien agar hak masyarakat untuk mengetahui dapat terpenuhi tanpa hambatan.

Namun Gubernur juga mengingatkan batasnya. Ada informasi yang harus tetap dijaga rahasia negara, rahasia bisnis, hingga data pribadi yang membutuhkan kehati-hatian dalam penyampaian.

Penghargaan sebagai Inspirasi Bersama

Pada bagian akhir sambutan, Gubernur memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, mulai dari predikat Praja Anindita Mahottama, Badan Publik Informatif, hingga Desa Transparan. Capaian itu diharapkan menjadi energi positif yang menular kepada badan publik lainnya.

Lebih dari sekadar penghargaan, momen ini adalah undangan untuk terus merawat kepercayaan publik.

Menjaga Nama Bali

Acara ditutup dengan ajakan sederhana namun bermakna: menjaga citra Bali sebagai daerah yang Baik, Aman, Lestari, dan Indah, sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Di ruangan itu, tepuk tangan mengalun. Para pejabat, perwakilan desa, dan pengelola badan publik seakan memahami bahwa keterbukaan bukan tujuan akhir, tetapi kompas yang mengarahkan perjalanan panjang pemerintahan modern.

Dan Bal isekali lagi menegaskan dirinya sebagai salah satu provinsi yang paling siap untuk berjalan di jalur itu.(JpBali).