jarrakposbali.com,DENPASAR – Dalam suasana yang penuh kekhidmatan, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Bali, Dewan Made Mahayadnya, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta berbagai pejabat penting dari pemerintahan dan DPRD Provinsi Bali. Fokus utama rapat kali ini adalah pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.
Dalam rapat yang penuh dengan dinamika ini, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Bali memberikan pandangan umum mereka terhadap dua Raperda yang menjadi agenda utama. Fraksi Demokrat-Nasdem, yang dibacakan oleh I Komang Wirawan, menyampaikan apresiasi terhadap perencanaan APBD yang optimis namun realistis.
“Kami mendukung perencanaan APBD 2026 yang optimis, tetapi perlu disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya untuk menghindari pesimisme dalam perencanaan,” ujar Wirawan. Mereka juga mengusulkan agar perencanaan pendapatan daerah lebih berfokus pada realisasi, bukan hanya target semata.
“Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar perencanaan APBD lebih didasarkan pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, bukan hanya target semata,” tegas I Komang Wirawan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan oleh Gede Harja Astawa memberikan beberapa catatan penting terkait dengan Raperda APBD 2026. Mereka menyoroti potensi pendapatan yang belum teroptimalkan dari wisatawan asing yang datang melalui jalur domestik dan mengusulkan pemantauan yang lebih efektif.
“Kami menilai ada potensi pendapatan yang belum teroptimalkan dari wisatawan asing yang datang melalui jalur domestik,” ujar Astawa.
“Fraksi Gerindra-PSI menilai bahwa ada potensi pendapatan yang belum teroptimalkan dari wisatawan asing yang datang melalui jalur domestik. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang lebih efektif untuk mendekati target penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA),” ungkap Gede Harja Astawa.
Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Made Sumiati memberikan apresiasi atas penyusunan Raperda yang realistis dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Bali. Mereka menekankan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta mendukung kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya dan lingkungan Bali.
“Kami mendukung penyusunan APBD yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan serta budaya Bali,” kata Sumiati.
“PDI Perjuangan mendukung perencanaan APBD yang realistis dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat Bali,” ujar Ni Made Sumiati.
Terakhir, Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ni Putu Yuli Artini juga memberikan pandangan mereka terhadap kedua Raperda tersebut. Fraksi Golkar mengapresiasi upaya Gubernur Bali dalam memperoleh bantuan pusat pasca bencana banjir, namun mereka mengajukan beberapa pertanyaan terkait penurunan pendapatan daerah dan proyeksi defisit anggaran.
“Kami meminta penjelasan terkait pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 dan penurunan pendapatan daerah, khususnya dari sektor kekayaan daerah yang dipisahkan,” ungkap Artini.
“Fraksi Golkar meminta penjelasan lebih lanjut terkait pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 dan penurunan pendapatan daerah,” ujar Ni Putu Yuli Artini.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh fraksi untuk memastikan perencanaan APBD 2026 berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Meski ada beberapa usulan dan kritik terhadap Raperda, semua fraksi sepakat bahwa langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan Bali dapat mencapai kemajuan yang lebih baik pada tahun 2026.(JpBali).
