Indonesia Tawarkan Desa Binaan Imigrasi di Forum ASEAN
Indonesia tampilkan praktik terbaik dalam mencegah penyelundupan manusia melalui pemanfaatan teknologi, kerja sama regional, serta pemberdayaan masyarakat lewat Desa Binaan Imigrasi.
jarrakposbali.com, BRUNEI DARUSSALAM – Indonesia kembali menjadi sorotan internasional pada forum The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) 2025 yang berlangsung di Brunei Darussalam.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memimpin delegasi Indonesia dan memaparkan berbagai upaya strategis dalam mencegah penyelundupan manusia di kawasan ASEAN.
Salah satu yang mendapat perhatian besar adalah inisiatif Desa Binaan Imigrasi, yang dinilai efektif sebagai langkah preventif.
“Program Desa Binaan Imigrasi adalah wujud nyata pendekatan preventif. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, kami ingin memastikan mereka tidak menjadi korban ataupun bagian dari praktik penyelundupan manusia,” jelas Yuldi.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pemanfaatan teknologi mutakhir, mulai dari penggunaan autogate hingga kecerdasan buatan (AI), untuk mempercepat layanan sekaligus memperkuat pengawasan perlintasan orang.
Usulan kerja sama yang diajukan Indonesia meliputi Border Crossing Agreement, operasi maritim bersama, hingga program pelatihan terpadu bagi petugas keimigrasian di kawasan.
“Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat di kawasan, baik melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, maupun pemanfaatan teknologi mutakhir. Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid, ASEAN dapat menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan keimigrasian,” ujar Yuldi Yusman.
Pertemuan hari pertama DGICM 2025 menegaskan komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat sinergi dalam memerangi penyelundupan manusia serta meningkatkan keamanan kawasan.
Forum strategis ini diharapkan mampu memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang tangguh menghadapi kejahatan lintas negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian.(jpbali).
