KLUNGKUNG, jarrakposbali.com – Sering kali, pembangunan daerah tidak hanya soal seberapa cepat program dijalankan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor yang tepat. Di titik ini, koordinasi menjadi hal yang terasa semakin penting.
Suasana itu terlihat saat Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke BPKP Provinsi Bali di Denpasar. Pertemuan berlangsung hangat, namun tetap fokus pada hal yang cukup mendasar, yaitu menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Klungkung berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga aman secara regulasi dan akuntabel,” ujar I Made Satria, Selasa (31/3).
Yang menarik, perhatian tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik. Isu pengelolaan sampah juga masuk dalam pembahasan utama. Di banyak daerah, persoalan ini sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Satria menyampaikan harapannya agar pendampingan dari BPKP bisa menjadi ruang diskusi yang lebih terbuka. Bukan hanya untuk evaluasi, tetapi juga sebagai tempat mencari jalan keluar yang lebih praktis di lapangan.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap ada solusi konkret yang bisa langsung diterapkan dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan, respons yang diberikan terasa cukup terbuka. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Tri Wibowo Aji, melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah mulai menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama.
Pendampingan yang ditawarkan pun tidak berhenti pada satu aspek. Mulai dari audit, reviu, hingga konsultasi teknis disiapkan sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan.
“Kami siap memberikan pengawalan agar kualitas tata kelola dan efektivitas program daerah terus meningkat,” jelas Tri Wibowo Aji.
Pada akhirnya, langkah seperti ini sering kali tidak langsung terlihat hasilnya dalam waktu singkat. Namun di banyak kasus, konsistensi dalam membangun sistem yang rapi justru menjadi penentu arah pembangunan ke depan.
Koordinasi yang dilakukan Pemkab Klungkung ini setidaknya memberi gambaran bahwa pembangunan tidak hanya dikerjakan, tetapi juga dipikirkan dengan lebih hati-hati. Dan dari situ, kepercayaan publik biasanya tumbuh secara perlahan.(JpBali).
