DENPASAR, jarrakposbali.com – Suasana di Auditorium Widya Sabha pada 18 Febroari 2026, terasa hangat sejak pagi. Mahasiswa, dosen, hingga pegiat komunitas datang dengan rasa ingin tahu yang cukup besar. Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” tahun ini menghadirkan Gubernur Bali Wayan Koster.
Banyak peserta mengharapkan jawaban langsung terkait isu sosial yang berkembang di Bali. Yang menarik, sejak awal Koster memberi sinyal bahwa pembahasan hari itu akan bergerak dari persoalan keluarga hingga arah pembangunan jangka panjang.
Koster memulai dengan kondisi yang sering ia temui di lapangan. Data stunting, putus sekolah, dan pengangguran yang masih perlu ditangani. Ia menyebut situasi ini sebagai tantangan nyata. Kadang, menurutnya, masalah sosial berkelindan dengan perubahan budaya. Misalnya menurunnya jumlah anak ketiga dan keempat di keluarga Bali, yang berkaitan dengan keberlangsungan nama Nyoman dan Ketut.
“Kelangkaan ini mengusik saya secara pribadi karena menyentuh kelestarian budaya Bali. Ini menyangkut keberlanjutan keluarga dan identitas,” ujar Koster.
Pembahasan kemudian masuk ke program yang sedang ia dorong. Ia ingin Bali menjaga ketahanan penduduk. Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pembangunan budaya membutuhkan keberlanjutan generasi. Oleh sebab itu, ia mulai mensosialisasikan insentif untuk kelahiran anak ketiga dan keempat.
“Bagi ibu hamil anak ketiga dan keempat, kami siapkan dukungan sejak masa kehamilan hingga pendidikan anaknya. Kami ingin setiap keluarga punya kesempatan mengantar anaknya sampai sarjana,” jelasnya.
Forum lalu bergerak ke isu yang lebih luas. Koster mengurai pergeseran tata ruang, lahan pertanian yang menyusut, kebutuhan air bersih, sampah, sampai kemacetan. Sering kali, ia melihat pembangunan membawa manfaat dan beban dalam waktu bersamaan. Situasi ini menuntut skema jangka panjang yang lebih berhati-hati.
“Bali menghadapi tekanan pada alam, manusia, dan budaya. Semua saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan dari pilihan pembangunan kita,” kata Koster.
Pada sesi berikutnya, ia menjabarkan Haluan Pembangunan Bali 2025–2030 yang menjadi bagian dari visi 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Ia menyampaikan bahwa dokumen ini bukan sekadar daftar program. Ada semangat menjaga hutan, gunung, laut, kawasan konservasi, dan sumber air yang menjadi dasar hidup masyarakat Bali. Dalam beberapa bagian terlihat bagaimana pendekatan tematik dan terpadu mulai diterapkan.
“Tujuannya menjaga kesucian alam sekaligus memastikan masyarakat tetap hidup sejahtera. Ini kerja panjang yang butuh kesadaran Bersama,” papar Koster.
Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, memberikan sudut pandang kampus. Ia menilai forum semacam ini membantu mahasiswa memahami kebijakan publik secara lebih realistis. Kadang kampus dianggap berdiri jauh dari dinamika masyarakat. Baginya, anggapan itu sudah tidak relevan.
“Kampus bukan menara gading. Tempat ini harus menjadi ruang refleksi kritis dan mitra strategis pemerintah. Dialog seperti ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Diskusi berakhir tanpa ketegangan. Banyak peserta terlihat masih berbincang kecil seusai acara. Materi yang dibawakan Koster memunculkan kesadaran bahwa masa depan Bali ditentukan oleh pilihan yang diambil hari ini. Dari ruang kampus itu terasa jelas bahwa proses memahami kebijakan publik tidak berhenti pada kritik. Di banyak kasus, proses ini justru membuka peluang untuk merumuskan gagasan bersama demi masa depan Bali yang lebih terjaga.(JpBali).
