DENPASAR, jarrakposbali.com – Pada Rabu 14 Januari 2026, Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar pagi itu terasa berbeda. Deretan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali duduk rapi, mengenakan identitas relawan dengan wajah penuh antusias. Mereka baru saja dikukuhkan sebagai Relawan Pajak untuk Negeri, sebuah peran yang dalam beberapa bulan ke depan akan membawa mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Sebanyak 236 mahasiswa resmi menjadi bagian dari Program Relawan Pajak untuk Negeri atau Renjani Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Mereka dipersiapkan untuk mendampingi wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax.
Relawan pajak ini berasal dari sembilan perguruan tinggi mitra edukasi Direktorat Jenderal Pajak di Bali. Masing masing membawa latar belakang akademik yang berbeda, namun disatukan oleh semangat belajar dan pengabdian. Nantinya, para relawan akan ditempatkan di dua belas unit kerja DJP, mulai dari Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, hingga Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, Janita Sunarsasi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada para dosen dan relawan yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses, mulai dari seleksi di perguruan tinggi, pelatihan, levelling test, hingga akhirnya dikukuhkan hari ini,” ujar Janita.
Menurut Janita, perjalanan menjadi relawan pajak bukan sekadar formalitas kegiatan kampus. Proses yang dilalui dirancang agar para relawan memahami etika pelayanan, tanggung jawab profesional, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik.
Yang menarik, Program Renjani tahun ini memiliki makna tersendiri. Para relawan akan terlibat langsung dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax, sistem administrasi perpajakan baru yang mulai diterapkan secara nasional.
“Tahun ini menjadi momen penting. Relawan pajak akan mendampingi wajib pajak pada tahun pertama penggunaan Coretax. Ini pengalaman yang sangat berharga, karena mereka ikut menyaksikan fase awal transformasi administrasi perpajakan di Indonesia,” kata Janita.
Lebih jauh, Janita menekankan bahwa kepatuhan pajak tumbuh melalui proses panjang. Edukasi, pendampingan, dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami peran pajak dalam pembangunan.
Hal senada disampaikan Ketua Tax Center Universitas Hindu Indonesia, I Wayan Budi Satriya. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program relawan pajak memberi ruang belajar yang nyata, langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi DJP yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung mendampingi wajib pajak, khususnya melalui sistem Coretax. Pengalaman ini sangat penting bagi pembentukan karakter dan kompetensi mereka,” ujar I Wayan Budi.
Ia juga mengingatkan bahwa peran relawan pajak tidak berhenti pada pendampingan pelaporan SPT Tahunan. Di banyak kasus, relawan juga dapat berkontribusi melalui edukasi perpajakan di media sosial, kegiatan Tax Goes to School, hingga sosialisasi mandiri di lingkungan sekitar.
Rangkaian acara pengukuhan ditutup dengan penyerahan kartu nama relawan secara simbolis serta pembacaan code of conduct yang diikuti seluruh peserta. Kode etik ini menegaskan komitmen relawan untuk bekerja profesional, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, serta menghindari segala bentuk imbalan.
Di balik seremoni pengukuhan, tersimpan harapan besar. Para relawan pajak ini diharapkan menjadi jembatan yang mendekatkan sistem perpajakan dengan masyarakat. Melalui pendampingan yang sabar dan edukatif, mereka ikut menumbuhkan kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari kontribusi bersama untuk masa depan bangsa.(JpBali).
