DENPASAR, jarrakposbali.com | Acara podcast yang dipandu CEO Jarrak Media Group I Putu Sudiartana dengan menghadirkan narasumber Dewa Sukrawan dan Ketua Kadin Bali Made Ariandi beberapa waktu lalu, ternyata banyak mendapat perhatian dari pemirsa Jarrak Pos.
Salah satunya dari seorang pengusaha Ketut Mardjana. Menurutnya kemacetan lalu lintas di Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua, bisa diatasi bukan hanya melalui rekayasa lalu lintas jalan raya.
Menurutnya, penjelasan dari Dewa Sukrawan lebih mengena. Namun, solusi yang ditawarkan Dewa Sukrawan tidaklah mudah mengujudkannya. Mengingat jalan-jalan sudah dirancang terstrukturnya.
Disamping itu menurut Mardjana yang juga mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia ini, untuk restrukturisasi jalan pastinya memerlukan biaya yang cukup tinggi.
“Jadi solusi yang lebih baik adalah dengan menciptakan sentralisasi-sentralisasi parkir. Meski cost juga tinggi tetapi juga dapat menciptakan bisnis-bisnis baru (UKM) di sekitar parkir,” terangnya kepada redaksi jarrakpos, Minggu (8/5/2022)
Mardjana juga menyoroti pemerintah Bali maupun tokoh-tokoh masyarakat Bali sering mendengungkan wacana “One Island, One Management” bahkan ditambahkan satu slogan “One Voice”.
Slogan itu dirinya sering mengkritik agar jangan hanya wacana atau slogan saja.
“Juga sering muncul ungkapan Quality Tourism. Ini pun sering saya kritik, di samping definisinya belum ada, apa yang dimaksud dengan quality tourism, juga landasan berfikir mereka hanya dari kaca mata pariwisata Bali Selatan, yang infrastruktur sudah mapan,” tutur Mardjana.
Kalau quality tourism ini diterapkan Kabupaten-kabupaten lain, jelas akan mati karena infrastrukturnya sangat belum memadai. Seperti, jalan, IT dan lainnya. Termasuk jenis hotel, hampir tidak ada hotel Bintang 5 di kabupaten-kabupaten lain.
“Contohnya kabupaten Bangli. Di kabupaten ini tidak ada satupun hotel berbintang. Untuk memenuhi konteks ini, dan konteks kemacetan lalu lintas di Bali Selatan maka kiranya wacana One Island, One Management harus diwujudkan,” tegasnya.
Selain menanggapi masalah kemacetan, Mardjana juga menyoroti tentang kekuatiran “Bali Bangkrut” dan perpindahan aset lokal Bali ke non Bali.
Menurutnya, kekuatiran ini bisa diatasi dengan pemerintah harus turun tangan. Relaksasi dan restrukturisasi hutang adalah jawabannya.
Hutang perbankan, hutang BPJS, hutang supplier, hutang pajak, hutang kepada karyawan sangat menumpuk. Pihak perbankan, Kementerian Keuangan dan Pemkab sangat mengejar hutang pajak, begitu juga BPJS.
PLN bahkan langsung mencabut aliran listrik bagi yang nunggak. Juga Pemkab berlomba-lomba mengenakan retribusi yang nota bene menjadi hambatan psikologis bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah.
“Ini akibat, pebisnis pariwisata yang kecil tidak kebagian kue pariwisata, dan bahkan bangkrut,” imbuhnya.
Dalam konteks hutang, Kementerian Keuangan dan BI serta otoritas keuangan lainnya harus turun tangan. Restrukturisasi hutang selayaknya dilakukan. Bisa menambah tenor, atau segala bunga dihapuskan dan hutang-hutang lama dijadikan kontrak baru, seolah-olah hutang baru dan dengan tingkat bunga yang diturunkan.
“Ini harus segera dilakukan karena krisis ekonomi sangat menghantui. Jika ini terjadi masyarakat menjadi korban,” tutupnya.(dewa darmada)
