Satgasus Pencegahan Tipikor Mabes Polri Datangi Pemkab Buleleng

SINGARAJA, Jarrak Pos Bali – Satgasus Pencegahan Tipikor Mabes Polri datangi Pemkab Buleleng, ada apa?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mendapat kunjungan istimewa pada hari Senin, 5 September 2022.

Kunjungan itu datang dari Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri.

Rombongan Satgasus Pencegahan Tipikor Mabes Polri ini diterima langsung Pj Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana; di Kantor Bupati Buleleng.

Lalu ada apa?

Ternyata, kedatangan mereka dalam rangka melakukan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada masyarakat miskin.

Hal ini lantaran Provinsi Bali dan secara khusus Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang penyerapan BLT DD tertinggi.

“Kemampuan penyerapan BLT Dana Desa di Kabupaten Buleleng sangat baik,” ujar Budi Agung Nugroho, Anggota Satgasus Pencegahan Tipikor Mabes Polri.

“Kami ingin belajar di sini agar dapat menerapkannya di daerah lain yang penyerapannya masih lemah,” lanjutnya lagi.

“Apalagi alokasi bantuan yang cukup banyak jenisnya dari berbagai Kementerian, bersinggungan atau tidak,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin memonitoring kesesuaian data penerima bantuan yang telah tersalur ke seluruh desa di Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, data yang valid dan ter-update menjadi penentu setiap keefektifan setiap daerah menyalurkan bantuan.

Nantinya, Satgasus ini akan melakukan pendalaman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Buleleng dan Dinas Sosial Buleleng.

“Setelah hari ini (Senin) kami akan langsung melakukan monitoring ke desa-desa dari tiga kecamatan,” jelas Budi Agung Nugroho.

“Kami menargetkan 40 desa di Kecamatan Sukasada, Sawan, dan Buleleng,” pungkasnya.

Sambut baik monitoring

Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana; menyambut baik kedatangan Satgasus dari Mabes Polri untuk melakukan monitoring.

Terlebih lagi, rombongan Satgas ini memonitoring serta mensinkronisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa.

“Secara agregat, Provinsi Bali masuk dalam kategori yang dalam peyerapan pemanfaatan BLT Dana Desa cukup bagus,” ujar Lihadnyana.

“Jadi mereka ke sini untuk melihat pola seperti apa, mekanisme seperti apa,” lanjut Pj Bupati Buleleng itu.

Menyikapi jumlah masyarakat miskin yang ada di Buleleng, ia menegaskan wajib memenuhi hak dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli.

Dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali, tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng cukup berat dalam mengentaskan kemiskinan.

Namun demikian pihaknya meyakini melalui berbagai program yang telah tersusun, kondisi kemiskinan di Buleleng akan dapat terselesaikan. (fJr/Agst/JP)