BULELENG, jarrakposbali.com – Rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh. Di dalamnya ada kehidupan, harapan, dan masa depan sebuah keluarga. Ketika bencana datang dan merusak tempat tinggal, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya simpati, tetapi kehadiran pemerintah melalui bantuan nyata.
Komitmen itulah yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Bali. Hingga November 2026, lebih dari Rp5 miliar telah disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Buleleng.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Kantor Camat Kubutambahan, Sabtu (7/11/2026). Tidak hanya menyasar perbaikan rumah, bantuan juga diarahkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat serta memperbaiki tempat suci yang terdampak musibah.
Salah satu program utama yang menjadi perhatian adalah bantuan bedah rumah senilai Rp75 juta untuk setiap penerima. Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta menyerahkan bantuan kepada Wayan Rediasa dan Made Manis, warga Kecamatan Kubutambahan.
Namun, ada kisah menyentuh saat Giri Prasta mengunjungi rumah Made Manis. Penerima bantuan tersebut diketahui telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Berdasarkan kesepakatan keluarga, rumah yang akan diperbaiki nantinya diperuntukkan bagi sang cucu.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan harapan agar keluarga tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan masa depan yang lebih baik.
“Pak Gubernur Bali memiliki program bedah rumah, di mana masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp75 juta. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” ujar Giri Prasta.
Dukungan Pemprov Bali tidak berhenti pada dua penerima tersebut. Pada kesempatan yang sama, diserahkan secara simbolis bantuan bedah rumah untuk 50 unit rumah di Kecamatan Kubutambahan dan Tejakula.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,75 miliar. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.
Selain bedah rumah, bantuan sosial juga menyasar 24 unit rumah warga yang membutuhkan perbaikan, 14 penerima bantuan penguatan ekonomi, serta tiga tempat suci atau tempat ibadah yang terdampak bencana dan musibah.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus berjalan dengan baik. Sampai bulan November ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Di balik penyaluran bantuan tersebut, Giri Prasta juga mengingatkan pentingnya kecepatan pelaporan ketika masyarakat mengalami bencana atau musibah.
Menurutnya, pemerintah telah memiliki mekanisme penanganan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk kerusakan rumah akibat bencana alam maupun kebakaran.
Mengacu pada Pergub Bali Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah, pemerintah juga menyediakan bantuan perbaikan rumah akibat kebakaran sebesar Rp50 juta serta bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, masyarakat diminta tidak menunda pelaporan apabila mengalami musibah. Laporan dapat disampaikan melalui aparat desa atau perbekel, kemudian diteruskan kepada camat dan BPBD kabupaten untuk diproses sesuai ketentuan.
“Kalau ada yang terkena musibah, langsung lapor ke aparat desa atau perbekel, kemudian diteruskan ke camat. Pak Camat wajib melaporkan ke BPBD Kabupaten. Karena di Provinsi ada regulasi, penanganannya tidak boleh lebih dari satu bulan, harus segera. Jadi, kalau ada kejadian, langsung dilaporkan agar bisa segera diproses,” tegas Giri Prasta..
Bagi masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana, bantuan pemerintah memiliki arti lebih dari sekadar nilai rupiah. Ada rumah yang kembali bisa ditempati, ada ekonomi keluarga yang perlahan bangkit, dan ada harapan yang kembali tumbuh.
Melalui penyaluran bantuan lebih dari Rp5 miliar di Buleleng, Pemprov Bali menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respons darurat. Pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
Giri Prasta bersama jajaran pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya koordinasi agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.(JpBali).
