DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna Ke-34 dan Ke-35, Bahas Raperda dan Peringati Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali

jarrakposbali.com, DENPASAR – Rapat Paripurna ke-34 dan ke-35 DPRD Provinsi Bali dalam masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 digelar pada Kamis, 14 Agustus 2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH, yang memimpin jalannya pembahasan penting seputar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bale Kertha Adhyaksa dan sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali dengan tema “Amukti Bali Hita.”

Untuk perlu diketahui bahwa, Rapat Paripurna ke-34 difokuskan pada pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Raperda Bale Kertha Adhyaksa. Dalam laporan akhir pembahasan yang disampaikan oleh Anggota DPRD, Agung Bagus Tri Candra Arka, SE, ditegaskan bahwa pembentukan Bale Kertha Adhyaksa bertujuan memperkuat harmonisasi sosial dan ketertiban masyarakat melalui penyelesaian perkara adat yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta hukum nasional..

“Bale Kertha Adhyaksa bukanlah sebuah pengambilalihan kewenangan dari desa adat, melainkan sebuah penguatan agar penyelesaian perkara adat berjalan adil dan bermartabat,” ujar Agung Bagus Tri Candra Arka. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menghormati dan melestarikan sistem adat yang menjadi salah satu pilar utama budaya Bali.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Bali I Wayan Koster mengingatkan pentingnya melanjutkan perjuangan para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi bagi Bali yang harmonis dan berkelanjutan. Sejak menjadi provinsi pada tahun 1958, Bali telah dipimpin oleh tujuh gubernur yang telah berkontribusi besar menjaga kesucian budaya dan alam Bali. Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk meneruskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” yaitu membangun Bali yang selaras antara alam, manusia, dan budaya untuk mewujudkan Bali Era Baru.

“Sejarah adalah guru terbaik kita. Para pendahulu telah memberi teladan pengabdian yang luar biasa, dan tugas kita sekarang adalah menjaga dan melanjutkan perjuangan mereka demi Bali yang ajeg, harmonis, dan sejahtera,” ungkap Koster.

Gubernur Koster juga menyinggung pentingnya Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025–2125) yang telah dirumuskan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan dipasupati secara niskala di Pura Penataran Agung Besakih. Haluan ini menjadi pijakan utama pembangunan Bali yang terencana, terpola, dan berkelanjutan.

Dalam aspek pembangunan, Bali mencatat kemajuan signifikan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48%, melampaui angka nasional yang hanya 5,03%. Indikator sosial ekonomi lain seperti tingkat kemiskinan yang rendah, angka pengangguran yang minimal, serta indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, menjadi bukti keberhasilan berbagai program pembangunan Bali.

Namun, Koster juga mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata yang masih mendominasi harus diimbangi dengan transformasi menuju ekonomi yang lebih beragam dan mandiri.

“Pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi sudah sangat baik, namun kita tidak boleh terlena dan terus bergantung pada pariwisata. Kini saatnya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berimbang dengan mendorong sektor non-pariwisata secara terukur dan berkelanjutan,” jelas Koster.

Selain itu, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan berat seperti alih fungsi lahan, kemacetan, degradasi lingkungan, serta ancaman terhadap nilai-nilai budaya Bali. Menjawab hal ini, Pemprov Bali telah mengimplementasikan Program Super Prioritas Mendesak yang mencakup langkah-langkah konkrit mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penertiban vila ilegal dan perilaku wisatawan asing yang merusak lingkungan dan budaya.

Sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban, dalam kesempatan ini DPRD bersama Gubernur Bali juga menyerahkan penghargaan Kerthi Bali Sewaka Nugraha kepada Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Pulau Dewata, agar Bali tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua.

Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan program pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk periode 2026-2029, termasuk proyek strategis jalan, underpass, jembatan, serta restorasi situs-situs suci dan pengembangan pelabuhan. Program pendidikan “1 Keluarga 1 Sarjana” akan membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pelestarian budaya melalui insentif bagi anak-anak dengan nama tradisional Bali.

Gubernur Koster mengajak seluruh krama Bali, terutama generasi muda, untuk bersatu, bergotong royong, dan meneladani semangat Bung Karno dalam membangun Bali Era Baru yang maju, berkelanjutan, dan tetap menjaga jati diri budaya Bali.

“Bersama kita bangun Bali yang bersih, tertib, dan harmonis. Mari kita kerja sama dengan penuh semangat dan tanggung jawab demi masa depan Bali yang lebih baik,” pungkasnya.(jpbali).