GIANYAR, jarrakposbali.com – Suasana Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gianyar, Selasa (14/7), berlangsung penuh keseriusan namun tetap hangat. Setelah melalui serangkaian pembahasan yang panjang dan penuh dinamika, DPRD Kabupaten Gianyar akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Keputusan tersebut menjadi penanda berakhirnya satu siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi pijakan untuk menyongsong pembangunan Gianyar yang lebih akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati membacakan pendapat akhir lembaga DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan secara cermat, transparan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Berbagai pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD pun menjadi bagian penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar,” tegas Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.
Persetujuan tersebut tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi juga membawa harapan besar agar pengelolaan APBD di masa mendatang semakin efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. DPRD menilai kolaborasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kami percaya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah akan terus menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, serta komitmen selama proses pembahasan hingga lahirnya persetujuan bersama. Menurutnya, proses yang berlangsung secara objektif dan konstruktif mencerminkan kemitraan yang sehat dalam sistem pemerintahan daerah.
“Proses pembahasan yang telah berlangsung secara cermat, objektif, dan konstruktif mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif,” kata Mahayastra.
Mahayastra menegaskan bahwa setiap kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tidak akan berhenti sebagai catatan rapat semata. Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional dan bertanggung jawab.
“Berbagai saran, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah disampaikan akan menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Bupati Mahayastra menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat. Baginya, kolaborasi yang baik akan memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Bali.
“Dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gianyar,” tegas Mahayastra.
Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, momentum ini menjadi cerminan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan fondasi sinergi yang semakin kokoh, harapan menuju Gianyar yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar pada kearifan budaya Bali kini semakin terbuka.(JpBali).
